by

Resmi Dilantik, Anggota BPSK Kota Bogor Segera Bahas Program Kerja

BOGORONLINE.com, Tanah Sareal – Sembilan Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Bogor periode 2021-2026 resmi dilantik oleh Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum, pada Kamis (25/2/2021). Sembilan anggota yang dilantik itu masing-masing mewakili unsur pemerintah, konsumen dan pelaku usaha.

Ketua BPSK Kota Bogor, Boris Darurasman mengatakan, anggota BPSK yang dilantik telah melalui tahapan seleksi yang diadakan oleh Kementerian Perindustrian dan Perdagangan melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat.

Anggota BPSK, lanjut Boris, mempunyai tugas dan wewenang yang sudah diatur dalam Kepmenperindag 350/2001. Namun, ia juga mengatakan, anggota nanti bisa memilah setiap pengaduan yang masuk ke BPSK.

“Dalam menerima pengaduan dari konsumen terhadap produsen yang mereka adukan, nanti kita akan memilah apakah merupakan kompetensi dari BPSK atau bukan. Jika masuk, kita tentukan penyelesaiannya,” ujarnya.

Dijelaskan Boris, penyelesaian sengketa konsumen itu melalui persidangan dengan cara konsiliasi, mediasi atau arbitrase. Selain tanpa biaya, penyelesaian sengketa konsumen juga diselesaikan dalam waktu 21 hari kerja sejak permohonan diterima BPSK.

Setelah pelantikan ini, pihaknya tak lama lagi akan melaksanakan rapat untuk membahas berkaitan program kerja kedepan. Salahsatunya, pembahasan pendaftaran pengaduan berbasis online.

“Pada prinsipnya kita ingin bagaimana memudahkan dari sisi efisiens waktu bagi masyarakat. Termasuk kedepannya mensosialisasikan tentang BPSK,” kata Boris yang juga sekretaris dewan DPRD Kota Bogor itu.

Sementara, Wakil Ketua BPSK Kota Bogor Zulfikar Priyatna menambahkan, BPSK periode saat ini mempunyai pekerjaan rumah dimana beberapa pengaduan ada yang belum selesai akan menjadi prioritas untuk diselesaikan kedepan.

Untuk mendukung kinerja anggota majelis dalam persidangan, pihaknya akan melakukan pembenahan keseketariatan. Selain itu, ia berharap nanti bisa lahir terobosan untuk memudahkan masyarakat dalam pengaduan dengan memanfaatkan teknologi.

Zulfikar juga mengatakan, pihaknya akan melakukan pendekatan tidak semata-mata hanya bersifat menyelesaikan persengketaan, tapi mencegah perselisihan terjadi dengan cara memberikan penyuluhan dan meningkatkan pengetahuan masyarakat sebagai produsen maupun konsumen.

“Jadi kita akan sinergi dengan setiap element khususnya pelaku usaha, sehingga mereka paham betul tanggung jawab dan kewajiban dalam menyediakan produk maupun jasa kepada konsumen,” jelasnya.

Kepada konsumen, Zulfikar akan sosialisai agar menjadi konsumen cedas, karena pada prinsipnya BPSK dibentuk untuk menghadirkan ketenangan bagi konsumen.

“Jangan sampai hak-hak konsumen dilanggar atau tidak sesuai dengan undang undang perlindungan hukum konsumen yang ada,” tandas ketua umum HIPMI Kota Bogor itu. (Hrs)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *