by

Keputusan Pengangkatan Jabatan Menuai Polemik, Dewan Sebut Perwali 17 Sudah Dua Kali Direvisi

BOGORONLINE.com, Kota Bogor – Pelantikan pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor pada pekan lalu menyisakan polemik. Berbagai pihak menyoroti keputusan wali kota Bogor tentang Pengangkatan dan Alih Tugas dari dan dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemkot Bogor.

Diketahui dalam Keputusan Wali Kota Bogor nomor 800/kep.130-bpksdm/2021 tersebut, salah satunya mengacu kepada Perwali 17/2019 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Administrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor.

Anggota DPRD Kota Bogor, Atty Somaddikarya mengatakan, bahwa Perwali 17/2019 telah dua kali revisi menjadi Perwali 51/2020 dan perubahan kedua Perwali 63/2020. Sementara, menurutnya, persyaratan memiliki sertifikat Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) di Perwali 17/2019 Pasal 9 ayat (1) huruf f dan Pasal 10 huruf g berlaku untuk pejabat eselon IIIa dan IVa.

“Sejumlah pejabat yang seharusnya punya kesempatan promosi akan terhambat, rotasi dan promosi yang dilakukan beberapa waktu lalu harus dibatalkan jika yang dapat promosi eselon IIIa dn IVa tidak memiliki sertifikat PBJ sesuai Perwali 17/2019,” ujar Atty, Selasa (2/3/2021).

Ia juga mempertanyakan jika disebut Perwali 50 dan 51/2020 belum digunakan selama pandemi Covid-19, lantas kenapa yang digunakan Perwali 17/2019 yang jelas-jelas sudah direvisi masih menjadi dasar dalam keputusan tersebut.

“Lagipula kalau perwali itu tidak digunakan dengan alasan pandemi, harusnya ada regulasi yang menggugurkan perwali tersebut. Sebuah regulasi tidak bisa disampaikan secara lisan. Nah, ini bagaimana jika regulasi yang buat tapi dilanggar oleh orang yang sama, dugaan saya pada saat membuat perwali dan membuat SK (Surat Keputusan) sebagai produk regulasinya tidak melibatkan bagian hukum yang ada di Pemerintah Kota Bogor,” tuturnya.

Oleh karenanya, kata sekretaris Komisi I itu, ketidakjelasan acuan aturan ini memunculkan polemik, karena tidak sedikit aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Bogor yang terdampak. Mereka yang seharusnya bisa promosi, sambungnya, malah terjegal aturan sendiri.

Terpisah, Pengamat Hukum dan Kebijakan Publik, Yusfitriadi mengatakan, jika proses dalam pemerintahan, termasuk rotasi mutasi pegawai tidak berlandaskan regulasi yang ada, maka kebijakan tersebut bisa disebut cacat hukum.

“Apapun alasannya, jika tidak berlandaskan regulasi yang masih berlaku keputusan tersebut cacat hukum,” ujarnya kepada awak media.

Menurut Yus, minimal ada beberapa prinsip yang harus menjadi dasar atas rotasi, mutasi dan pengangkatan ASN di lingkungan pemerintah manapun. Diantaranya, adalah undang-undang yang operasionalnya melalui peraturan. Mutlak regulasi dan ketentuan yang masih berlaku menjadi landasan utama.

“Sehingga langkah Bima Arya dalam merotasi ASN dengan tidak mengindahkan regulasi terlebih regulasi tersebut merupakan peraturan yang dibuatnya sendiri menjadi sangat ambigu dan wajar ketika menuai polemik. Sehingga apa yang menjadi landasan wali kota merotasi ASN kalau bukan berlandaskan regulasi,” kata Yus menegaskan.

Lebih lanjut, dijelaskan, bahwa paling harus menjadikan landasan utama adalah regulasi. Karena ketika regulasi ditegakkan maka akan menjawab semua pertanyaan publik.

Ia pun berharap wali kota dan seluruh ASN yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Bogor diharapkan menjadikan regulasi bisa undang-undang, peraturan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah menjadi landasan utama dalam mengambil sebuah kebijakan dan keputusan.

“Iya, pasti akan berdampak tidak baik, bahkan akan mengganggu kohesivitas kolektif ASN dan mengancam keutuhan di tubuh ASN itu sendiri,” kata Yus. (Hrs/Nai)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *