BOGORONLINE.com, Kota Bogor, Wali Kota Bogor, Bima Arya meminta jajarannya fokus pada sisa masa jabatannya tiga tahun kedepan untuk menyelesaikan program prioritas dan janji kampanye Bima Arya-Dedie Rachim. Ia juga meminta agar program prioritas tersebut disusun kembali dan diseleksi mana yang sudah dan belum tercapai.
“Saya ingin disusun lagi semuanya, diprioritaskan itu semuanya. Pedomanya, itu,” ungkap Bima Arya usai melantik Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bogor, Rudy Mashudi serta Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperumkim) Kota Bogor Rr. Juniarti Estiningsih di ruang Paseban Sri Bima, Balai Kota Bogor pada Selasa (27/4/2021).
Untuk Bappeda, kata Bima Arya, agar merapihkan seluruh program yang menjadi prioritas dan menguatkan komunikasi dengan OPD di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor agar dapat mengawal dan mengimplementasikan program dinas.
“Saya juga minta Bappeda perkuat ting tengnya, sehingga kami tidak bergantung pada pihak ketiga untuk setiap kajian,” terangnya.
Ia menekankan, kedepan Bappeda dituntut harus lebih komunikatif kepada publik terkait seluruh programnya. Apalagi, banyak program strategis yang nantinya berjalan di Kota Bogor, dan menjadi atensi Pemkot Bogor.
“Ada trem, konversi angkot, dan Masjid Agung on progres. Dan PEN yang diambil Pemkot Bogor,” tarangnya.
Sedangkan Disperumkim diminta Bima Arya, agar fokus melakukan penataan Kota Bogor, tidak hanya di pusat kota, tapi di seluruh kawasan pinggiran ataupun kawasan kumuh.
Diamping itu, lanjutnya, peningkatan infrastruktur wilayah juga tetap menjadi prioritas sesuai janji kampanye.
“Juga tetap mewujudkan sebagai kota yang ramah dengan ruang terbuka publik, taman, pedestrian, saya tugaskan kepada Perumkim,” ujarnya.
Sementara untuk kursi jabatan yang kosong, yakni sekretaris Bappeda dan camat Bogor Barat, akan diisi oleh pelaksana tugas atau Plt hingga ditetapkan pejabat definitif.
“Pelantikan definitif nanti bersamaan dengan penyesuaian semua. Seminggu atau dua minggu ke depan dilakukan pelantikan,” tukasnya.
Kepala Bappeda, Rudi Mashudi mengungkapkan, Pemkot Bogor saat ini untuk membantu proses konektivitas Kota Bogor dan mengurangi kepadatan wilayah puncak, mendapat bus sampai wilayah perbatasan.
“Tinggal kami mengkomunikasikan dengan DPDR untuk hal ini. Kemudian untuk PEN sudah masuk APBD dan akan dilelang Minggu ini. Tidak ada masalah tahapan-tahapan PEN,” singkat Rudi.
Ditempat yang sama, Kepala Disperumkim, Rr. Juniarti Estiningsih mengatakan, mainset Perumkim tidak hanya duduk di kantor harus mengetahui keinginan masyarakat terkait dengan penataan pemukiman, kebutuhan RTH termasuk RTLH Kota Bogor.
“Saya melihat kacamata wilayah, RTLH harus melihat sanitasi atau jamban dilakukan pemetaan. Ada 68 kelurahan 61 masuk dalam kawasan kumuh, ada dibeberapa RW. Kita akan mengacu sesuai arahan pak wali. Meski begitu memang masih ada PR di Bogor Barat, akan diselesaikan juga. Mudah-mudahan diselesaikan,” tandasnya. (Hrs)
