DPRD Kota Bogor Pertanyakan Permasalahan di RSL

BOGORONLINE.com, Kota Bogor – Terkait permasalahan tertunggaknya pembayaran pengadaan alat kesehatan (alkes) di Rumah Sakit (RS) Lapangan senilai Rp5,6 miliar, kembali mendapat sorotan. Kali ini DPRD pun turut mempertanyakan pengelolaan dan manajemen RS yang khusus menampung pasien Covid-19 itu.

“Memang pendirian RS Lapangan berdasarkan kedaruratan penanganan pandemi Covid-19. Sehingga ada anggaran bersumber dari APBN, itupun sudah sesuai aturan. Tapi kajian komprehensif dan perencanaan seperti apa? Toh kenyataannya terdapat masalah soal alkes yang masih terhutang,” ungkap Anggota Komisi IV DPRD Kota Bogor Akhmad Saeful Bakhri kepada wartawan, Kamis (22/4/2021).

Menurut dia, ketika menyangkut pelayanan masyarakat yang menggunakan biaya besar, seharusnya ada kajian dan perencanaan yang matang, yang dilakukan oleh RSUD, baik dari aspek pelayanan, teknis medis, dan unsur penunjang lainnya.

Politisi PPP ini menilai bahwa tunggakan pembayaran alkes disinyalir lantaran adanya kesalahan perencanaan terutama kajian dan perencanaan yang tidak matang.

“Seharusnya, pada saat akan diputuskan, RSUD yang saat itu dipercaya mengelola RS Lapangan sudah melakukan dan memberikan kajian dengan berbagai pertimbangan. Tentunya dengan selalu memberikan beberapa opsi sampai hal yang terburuk terjadi. Kajian tersebut pun seharusnya mempertimbangkan aspek prosedural serta regulasi,” imbuhnya.

Ia menuturkan bahwa alasan kedaruratan dalam perkara RS Lapangan tidak boleh dijadikan pembenaran hingga kajian dan perencanaan pun tidak ada.

“Dalam kajian perencanaan, seharusnya mempertimbangkan bagaimana mengamankan kebijakan yang akan diambil nantinya sesuai aturan,” katanya.

Pria yang akrab disapa ASB ini melanjutkan, akan menjadi tidak fair apabila salah satu OPD nantinya dijadikan kambing hitam atas semua kesalahan prosedur.

“Perlu diingat sejak awal DPRD tak pernah dilibatkan dalam pendirian RS Lapangan,” imbuhnya.

Sebagai mitra kerja, kata dia, Komisi IV seharusnya dilibatkan agar dapat memberi masukan mengenai formulasi kebijakan, sehingga saat pelaksanaan akan lebih optimal.

Bahkan, sambung ASB, pasca penutupan RS Lapangan DPRD pun belum mengetahui bagaimana pola antisipasi pemkot dalam menekan persebaran Covid-19.

“Ketika RS Lapangan ditutup, Pemerintah kota Bogor belum menyampaikan skema penanganan covid pasca Idul Fitri jangan sampai nanti dijadikan alibi kembali ketika Covid kembali tinggi” katanya.

Sementara itu, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) RS Lapangan, Ari Priyoni mengatakan bahwa tunggakan pembayaran alkes disebabkan lantaran belum adanya kucuran dana dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

“Kalau anggarannya sudah ada kami akan komunikasikan. Sebelum ramai pemberitaan, vendor yang keberatan sudah datang. Kami juga sudah memohon pengertian mereka,” katanya.

Sebenarnya, kata Ari, sejak awal pihaknya sudah membuat daftar pengajuan yang awalnya mencapai Rp20 miliar terkait penanganan Orang Tanpa Gejala (OTG) di hotel, namun urung dilaksanakan.

“Artinya RS Lapangan sudah diprediksi sekian. Sebenarnya tadinya bukan hutang, kita mengajukan petkiraan anggaran adalah sekian dan itu sudah disepakati bersama antara pemkot dan BNPB. Dari jumlah anggaran yang diajukan BNPB baru mengalokasikan Rp16 miliar, dan ini coba kita komunikasikan terus, sebelum penutupan kita sudah komunikasikan dan kita datang dan berkomunikasi,” jelasnya.

Saat disinggung apakah ada jaminan BNPB akan melunasi sisa pembayaran. Ari menyatakan, berdasarkan hasil komunikasi sudah ada lampu hijau.

“Kalau dari bahasa sih Insya Allah. Karena BNPB sudah membuat KAK berdasarkan rinciannya dalam penanganan covid. Mereka sudah merencakan jika anggarannya turun akan segera direalisasikan. Kami hanya menunggu kabar saja,” tukasnya. (*/Nai)

ARTIKEL REKOMENDASI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *