Bogoronline.com – Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia, Yusfitriadi mengapresiasi rencana Bupati Bogor Ade Yasin menyalurkan bantuan bagi masyarakat Kabupaten Bogor yang terpapar covid-19.
Kendati demikian, Yus mengingatkan, penyaluran bantuan yang tengah diformulasikan Pemerintah Kabupaten Bogor harus dipastikan sampai kepada penerima. Dia meminta agar Pemkab Bogor melibatkan Koperasi dalam menyalurkan bansos tersebut.
“Kondisi ini banyak sekali presedennya. Oleh karena itu, supaya bantuan sosial tersebut tepat sasaran, maka beberapa hal harus diperhatikan oleh pemerintah kabupaten Bogor,” kata Yusfitriadi, Selasa (6/7).
Pertama, kata dia, Pemkab Bogor harus memahami kondisi darurat. Dalam memahami kondisi darurat tersebut, maka hal-hal yang bersifat normal harus dikesampingkan. “Misalnya birokrasi, prosedural dan lama dalam eksekusinya,” jelasnya.
Kemudian, lanjut Yusfitriadi, penyaluran harus berbasis data. Data yang ada di tingkat desa terkait dengan masyarakat yang terpapar, harus dilengkapi kondisi sosial ekonomi masyarakat tersebut.
“Sehingga tidak semua warga yang terpapar harus mendapatkan bantuan. Jangan sampai juga, yang tidak mampu malah tidak menerima bantuan, malah yang mampu yang menerima bantuan,” paparnya.
Ketiga, lanjut dia, pemerintah harus transparan terhadap kekuatan bantuan sosial yang diberikan, seperti jumlah warga yang bisa dibantu, lokasinya penerima bantuan, dan penyalur bantuan.
“Keterbukaan ini, demi bantuan sampai ke masyarakat dan tepat sasaran. Selain itu untuk menghindari manipulasi data dari orang-orang yang tidak bertanggungjawab,” ujarnya.
Poin yang keempat, DEEP meminta pengawasan dan proses yang harus akurat dalam pelaksanaan pemberian bantuan. Dia meminta Pemkab Bogor betul-betul mengawal bantuan tersebut hingga sampai kepada penerima bantuan.
“Bila perlu adanya feed back random, untuk meyakinkan masyarakat, bahwa bantuan sudah tepat sasaran,” pinta dia.
Terakhir, Yusfitriadi menyarankan Pemkab Bogor untuk melibatkan partisipasi koperasi dalam penyaluran bantuan tersebut
“Karena berbagai preseden yang kurang baik, ketika penyaluran melalui instansi pemerintah, misalnya melalui dinsos atau pemerintahan desa,” ujarnya.
Oleh karenanya, dia meminta betul terhadap pemkab Bogor untuk bersifat transparan seperti poin-poin yang dia sebutkan.
“Jika pemerintah daerah tidak transparan seperti yang saya sampaikan di atas, maka akan menimbulkan kekacauan dan kegaduhan di tengah-tengah masyarakat. Bisa jadi program tidak akan mendapatkan ukuran dan hasil yang jelas,” pungkasnya. (Egi)
