by

Diskusi Petani Mandiri Menuju Sertifikasi ISPO, SPKS Gandeng KPK

BOGORONLINE.com, Kota Bogor – Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) menggelar diskusi awal pertemuan nasional SPKS 2021 mengusung tema “Strategi Mengimplementasikan Roadmap Petani Mandiri Menuju Sertifikasi ISPO” di Hotel Permata, Kota Bogor, Kamis (25/11/2021).

Kegiatan itu salah satunya bertujuan untuk merumuskan dan memberikan rekomedasi strategis bagi pemerintah pusat , daerah dan pelaku pasar sawit, termasuk BPDP-KS dalam rangka membantu petani sawit dalam mempercepat mandatory ISPO (Indonesia Sustainable Palm Oil) 2025.

Dalam pertemuan itu hadir pembicara Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar. Sekjen SPKS Mansuetus Darto menjelaskan, kegiatan ini untuk membahas masalah sawit rakyat dan juga pihaknya mengajak pimpinan KPK untuk bersama-sama melakukan pengawasan terhadap program-program sawit yang saat ini digulirkan pemerintah.

“Jadi kalau misalnya realisasi dari program itu sangat minim di daerah tentunya ada kebijakan dan pengawasan yang patut dipertanyakan atau sangat lemah. Sehingga kemudian kita mengajak KPK untuk mungkin perlu memperhatikan dan juga memperkuat institusi seperti ada proses pencegahan kedepan untuk aspek-aspek korupsi,” kata Mansuetus kembali.

Dijelaskan olehnya, dana sawit yang dipungut dari pajak ekspor kurang lebih mencapai Rp100 triliun, sementara ia menilai lembaga yang mengelola dana tersebut belum terlalu kuat.

“Tadi saya sebutkan komite pengarahnya ada beberapa menteri, ada konglomerat, kemudian di dewan pengawasnya anak buah para menteri. Jadi gimana anak buah mengawasi menteri-menterinya, sementara dana ini besar sekali.”

Lahan kelapa sawit di Indonesia terdapat 16,3 juta hektare, sementara dari luasan itu ada kurang lebih 6,7 hektare perkebunan rakyat. Dirinya mendorong kepada pemangku kepentingan untuk memperbaiki tata kelola sawit lantaran masih ada masalah soal sawit dalam kawasan hutan, seperti konflik. “Saya kira KPK itu juga sejak dulu ikut berkontribusi memperbaiki tata kelola sawit melalui pembenahan beberapa regulasi dan sebagainya,” ujarnya.

Ia juga mengatakan, bahwa petani sawit memiliki legalitas lahan seperti STDB (surat terdaftar budi daya). Namun diakuinya, belum ada dukungan penuh dari badan pengelola dana perkebunan sawit untuk mempercepat penerbitan STDB ataupun pengurusan setifikat lahan milik para petani.

“Para petani sawit itu memang ada di dalam kawasan hutan, tapi tidak banyak, mestinya itu perlu ada pendataan secara menyeluruh sehingga bisa diidentifikasi siapa yg dalam kawasan hutan dan siapa yang tidak,” tandasnya.

Ditempat yang sama, Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar menyampaikan bahwa KPK sejak 2016 telah mencatat beberapa tentang lemahnya sistim pengendalian perizinan.

“Dulu ada GMPSDA aktif, tapi mungkin sekarang belum aktif kembali atau sementara belum bisa mengaktifkan, tetapi program pencegahan dan minitoring itu masih melakukan terkait dengan itu.”

Pihaknya saat ini fokus membuat kebijakan satu peta untuk lima provinsi, yakni Kalteng, Riau, Kaltim, Sulbar dan Papua. Ia mengatakan dengan kebijakan satu peta itu diharapkan bisa menyelesaikan tumpang tindih antara kebun sawit dan tambang serta lainnya.

Berkaitan hal ini, kata Lili, Kabupaten Skadau bisa menjadi contoh untuk wilayah lain yang banyak perkebunan sawit. Kabupaten Skadau ini merupakan wilayah paling banyak membantu masyarakat untuk memberikan surat tanda daftar budidaya.

Terkait soal pajak, ia mengatakan, KPK membaca ternyata banyak juga para wajib pajak baik badan maupun perorangan menurun. Tentunya monitoring tidak bisa sekedar KPK, peran serta masyarakat termasuk SPKS bisa menyampaikan lalu mengajak diskusi dan kemudian bisa melakukan kajian terhadap aturan yang mengaturnya.

“Seperti disampaikan pak Darto ternyata ada kebijakan tentang dewan pengawas, dewan pengarah dan ini tidak bisa melakukan pengawasan maksimal terhadap pengelolaan uang, yang memang harusnya untuk SDM-nya petani, untuk penelitian, ini yang menjadi keluhan teman-teman,” ungkapnya.

“KPK juga akan menampung dan berharap mungkin setelah diskusi dua hari SPKS bisa mengirimkan bahan bahan roadmap itu kepada KPK untuk kemudian dilakukan kajian dan monitoring,” pungkas Lili. (Hrs)

ARTIKEL REKOMENDASI

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *