BOGORONLINE.com, Kota Bogor – Rencana pembangunan trotoar dan jalur sepeda Jalan Sudirman kembali menuai sorotan. Sebelumnya, Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto mengkhawatirkan pelaksana proyek tersebut tidak bisa menyelesaikan pekerjaan tidak tepat waktu dengan sisa waktu yang relatif sempit hingga akhir tahun.
Hal serupa dikhawatirkan juga oleh Ketua Bidang PTKP HMI Cabang Kota Bogor, Ramdan. Bahkan, pihaknya akan mengawasi proyek yang menelan anggaran sebesar Rp5 miliar tersebut hingga tuntas. Ditekankan juga agar pengerjaannya harus sesuai spek yang sudah ditentukan.
“Waktunya sudah mepet. Karena kalau membaca berita di media massa, maka hanya ada waktu sekitar 46 hari. Bisa saja ini akan selesai lewat tahun (2022, red),” ujar Ramdan saat dihubungi wartawan, Rabu (10/11/2021).
Ia menjelaskan kenapa proyek tersebut diduga tak akan selesai tepat waktu. Salah satu alasannya, karena kawasan tersebut sangat padat dengan aktivitas perekonomian mulai dari pagi hingga malam hari.
“Kontraktor harus punya cara sendiri, agar aktivitas yang sudah ada tersebut tidak menganggu jalannya pengerjaan yang dilakukan,” ungkapnya.
Masih kata Ramdan, jangan juga kualitas dari trotoar dan jalur sepeda tersebut dikurangi. Dan yang lebih penting, tidak boleh ada praktik jual beli proyek dari pemenang lelang ke pihak lainnya.
“Tidak boleh diperjualbelikan paket proyek ini ke kontraktor lain. Karena, kalau itu terjadi sudah pasti berimbas dengan penurunan kualitas dan tidak sesuai spek,” pinta Ramdan.
Sebelumnya, DPRD Kota Bogor mengkritisi Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor lantaran melakukan lelang pekerjaan konstruksi jelang akhir tahun. Diketahui, Pemkot Bogor tengah melakukan proses lelang pembangunan pedestrian di kawasan Jalan Sudirman, Kecamatan Bogor Tengah.
Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto menilai pemkot terlalu berani melakukan pekerjaan fisik dengan sisa waktu yang relatif sempit hingga akhir 2021. Menurutnya, proses lelang yang dilakukan mendekati akhir tahun memiliki risiko bagi kontraktor pelaksana yang sangat tinggi yaitu tidak tepat waktu dalam proses penyelesaiannya.
“Ini pekerjaan yang sangat riskan di mana sisa waktu satu setengah bulan lagi, kemudian baru masa sanggah, belum mulai pekerjaan, maka akan banyak hal yang akan dikorbankan,” kata Atang, Selasa (9/11/2021).
Padahal, alokasi anggaran untuk pekerjaan pedestrian sepanjang sekitar satu kilometer itu memiliki nilai pagu Rp5 miliar. Ada beberapa catatan yang disampaikan politisi PKS itu, pertama dari sisi kualitas, kedua masalah keamanan administrasi, ketiga pengawasan baik dari masyarakat atau DPRD akan mengalami permasalahan karena terburu-burunya pekerjaan.
Atang meminta tata kelola menajemen pemerintah harus diperbaiki pada tahun mendatang, karena seluruh program yang akan dilaksanakan itu sebenarnya sudah diketahui enam bulan sebelum tahun berjalan.
“Seperti hari ini masing-masing SKPD sudah tahu masing-masing kegiatan sejak September yang lalu, dan 30 November sudah diketok (Paripurna), artinya ada dua bulan untuk SKPD menyiapkan admistrasi, dan lain sebagainya,” kata Atang.
“Seharusnya ini semua bisa dilakukan di awal tahun. Ingat Kota Bogor ini punya curah hujan yang tinggi dan ini bisa terjadi di bulan November hingga Januari, ini juga perlu diawasi,” katanya kembali.
Atang mengaku sudah menyampaikan untuk menguatkan kembali pengawasan masing-masing komisi DPRD kepada semua pekerjaan yang dilakukan mitra kerja mereka. Lanjut Atang, terutama terkait pembangunan yang ada di Komisi III DPRD.
“Sejak awal sudah kami sampai bahwa pemerintah jangan terbiasa untuk melakukan semua pekerjaan di dalam semester terakhir atau di triwulan terakhir. Karena kita tidak bisa memastikan kejadian alam, kejadian segala macam itu bisa kita tanganin dengan baik, sehingga ini sangat rentan terjadinya kegagalan atau tertundanya pekerjaan,” paparnya.
Atang juga menilai banyaknya proyek fisik yang sedang dibangun jelang pergantian tahun tersebut menunjukkan menajemen tata kelola pemerintahan yang tidak baik.
“Jadi kalau tata kelola pemerintahan tertata dengan baik pekerjaan dapat terdistribusi merata di semua tempat,” ucapnya.
Meski demikian, DPRD auto kritik dengan lembaganya sendiri. Dirinya mengakui jika banyak pekerjaan yang tengah digarap wakil rakyat itu juga belum selesai sepenuhnya.
“Ada sekian Raperda yang harus dibahas DPRD, sekian regulasi yang harus diselesaikan, sekian fungsi pengawasan yang harus dikerjakan, sekian pekerjaan lain yang harus dikerjakan, tapi Alhamdulillah dari hasil pemantauan kami insyaallah, bisa berlangsung dengan baik, hanya memang 1, 2 terkendala karena akibat kebijakan PPKM darurat,” tandasnya.
Pembangunan trotoar dan jalur sepeda Jalan Sudirman yang dibiayai APBD 2021 dengan nilai pagu sebesar Rp5 miliar ini direncanakan dari arah Air Mancur hingga Denpom III/1 Bogor.
Berdasarkan laman Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Bogor, tahap tender saat ini disebutkan tidak ada jadwal. Sehari sebelumnya, tender pekerjaan konstruksi sudah memiliki pemenang ini menunjukkan dalam tahap masa sanggah. (Hrs)
