Bogor, Bogoronline.com – Tepat pada hari Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional (Hantaru) 2021 Wakil Gubernur Jawa barat Uu Ruzhanul Ulum ikut menanam 5000 bibit pohon di kawasan telaga, Desa Tugu Utara, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Senin (08/11/2021) kemarin.
Menurut Uu Ruzhan, tantangan terberat dari pengembangan ekosistem di kawasan Puncak Bogor terkait alih fungsi lahan hutan menjadi kawasan ekonomi. Peremajaan hutan di Puncak merupakan titik vital khususnya bagi DKI Jakarta.
“Terlalu banyak alih fungsi lahan akan terjadi bencana yang tidak kita inginkan,” ujar Uu Ruzhan.
Menanggapi keluhan Wagub Jabar, anggota DPRD Jawa barat Erni Sugiyanti dengan tegas meminta kepada Pemprov Jabar dan Pemkab Bogor agar lebih baik lagi dalam berkoordinasi.
“Jadi itukan dulu kita ada Perda tentang kawasan hijau kemudian juga tata ruang dan lainnya tapi sampai hari ini tetap ada pembangunan, saya rasa begini, jadi koordinasi antara pihak Bupati dengan pihak Pemprov tidak jalan,” kata Erni Sugiyanti, Rabu (10/11/2021).
Politisi PKB ini menilai ada yang tidak sesuai dengan yang dicita-citakan, apa yang tertulis sebagai rencana kawasan dengan kegiatan yang dilangsungkan di daerah-daerah tersebut tidak sesuai.
“Bukan hanya dikawasan Puncak Bogor tetapi dikawasan Lembang, kemudian hari ini kawasan Kabupaten Bandung yang ke arah Pengalengan, situasinya sebenarnya kita harus menyelamatkan banyak lahan untuk kemudian tetap bisa menjaga keberlangsungan masyarakat Jawa Barat,” ungkap Erni.
Kemudian menurutnya, juga ada program penyelematan terhadap lahan, perluasan lahan tapi ternyata tidak ada, yang ada lahan di Jabar semakin habis.
“Jadi ini sebenarnya hanya tertulis dikertas sebagai cita-cita tetapi tidak menjadi komitmen, itu yang kemudian harus dicek kembali sebenarnya, apa yang Gubernur bicarakan dan Wagub bicarakan itu sebenarnya sesuai tidak dengan yang dinas lakukan, apakah ada implementasinya, selama itu tidak ada hanya sekedar untuk konten isinya tidak ada,” tandas Erni Sugiyanti.
Legislator asal Kabupaten Bogor ini pun meminta kejujuran dari masing-masing Pemerintah Daerah apakah planningnya memang ada dan harus tetap dengan planning tersebut, jika memang kemudian Pemda Jawa Barat lebih memberatkan pengusaha dirinya meminta Pemda untuk membicarakan masalahnya kepada masyarakat dengan berbagai konsekuensinya.
“Jika kemudian kesepakatannya dengan pengusaha apa kemudian yang bisa diambil dari pengusaha untuk masyarakat sekitar, kompensasi apa yang kemudian bisa diterima oleh masyarakat, dari menjual lahan-lahan kristis menjadi lahan pribadi itu apa kompensasinya, sampai hari ini saya tidak melihat ada kompensasi apa-apa,” tukas Erni Sugiyanti.
Kemudian terkait sistem pelaporan pun dirinya berharap agar setiap laporan yang masuk ke Pemerintah Daerah agar segera ditindak lanjuti dan dijalankan sebagaimana mestinya.