DPRD Kota Bogor Godok Raperda Sistem Pertanian Organik

BOGORONLINE.com, Kota Bogor – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor memprakarsai Rancangan Peraturan Daerah tentang Sistem Pertanian Organik. Raperda ini akan segera didistribusikan ke panitia khusus untuk dilakukan pembahasan bersama satuan kerja perangkat daerah terkait di lingkungan Pemerintah Kota Bogor.

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Sri Kusnaeni mengatakan, Raperda tentang Sistem Pertanian Organik ini merupakan inisiatif DPRD. Dijelaskan olehnya, latar belakang disusunnya raperda tersebut lantaran lembaganya ingin melahirkan regulasi yang bermanfaat dalam penyelenggaraan pertanian organik.

“Latar belakangnya kita ingin menghadirkan dua kemanfaatan sekaligus. Pertama, bagi masyarakat secara umum sebagai konsumen, agar bisa mendapatkan bahan pangan yang sehat dan aman. Bukankah bahan kimia bisa berdampak buruk dalam jangka panjang bagi kesehatan,” kata Sri, Kamis (2/12/2021).

Kedua, lanjutnya, kemanfaatan bagi pelaku pertanian organik atau petani organik dengan harapan ada dukungan dari Pemerintah Kota Bogor baik dari sisi regulasi berupa sertifikasi dan pelabelan hingga pemasaran produk yang lebih luas.

Sehingga, masih kata Sri, di tengah keterbatasan lahan pertanian Kota Bogor dapat terkompensasi dari sisi kualitas produk pertanian. Pertanian organik ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan lahan seperti pekarangan dijadikan lahan produktif.

“Karena bisa dilakukan dengan memanfaatkan lahan pekarangan. Hal ini juga sejalan dengan program Bogor Berkebun yang saat ini sudah mulai runing,” kata politisi PKS itu.

Ia menjelaskan, berkenaan tahapan Raperda tentang Sistem Pertanian Organik, DPRD telah menetapkan pansus. Pansus selanjutnya akan melakukan pembahasan raperda tersebut bersama dengan SKPD terkait.

“Tahapan saat ini sudah terbentuk pansus. Sesuai tata tertib DPRD, pansus diberi waktu paling lama satu tahun untuk membahas raperda tersebut bersama-sama dinas terkait,” tandasnya.

Sri juga menyampaikan dalam raperda tersebut juga akan mengatur tentang penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian organik, serta adanya insentif dari Pemkot Bogor kepada unit usaha yang melaksanakan pertanian organik secara penuh.

Lebih jauh, Sri mengatakan di Kota Bogor dalam upaya melindungi lahan pertanian, DPRD bersama Pemkot Bogor telah melahirkan Perda tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

“Sesuai amanah Perda Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 6 lahan pertanian Kota Bogor harus dipertahankan seluas 58,64 hektar. Jadi tentang point mempertahankan luasan lahan sudah tercover di perda tersebut. Pada raperda pertanian organik membahas kepada bagaimana memberdayakan dan mengfungsikan lahan tersebut dengan sistim organik,” pungkasnya. (Hrs)

ARTIKEL REKOMENDASI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *