BOGORONLINE.com – Wali Kota Bogor, Bima Arya mendampingi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy meninjau langsung ke lokasi bencana alam tanah longsor di Gang Kepatihan dan Gang Barjo, Sabtu (22/10/2022).
Dalam kegiatan turun ke wilayah itu Menko PMK Muhadjir sempat menerima aspirasi dari warga di lokasi bencana dan pengungsian serta memastikan kebutuhan tanggap darurat terus dipenuhi.
Secara umum kata Muhadjir, warga menyampaikan tentang kondisi drainase di pemukiman yang kurang layak karena memang pemukiman warga berada di lokasi yang gembur dan subur, sehingga sangat rentan untuk dijadikan tempat hunian.
“Oleh sebab itu kita tawari (relokasi) sebagian warga kelihatannya tidak keberatan kalau nanti harus direlokasi di tempat yang lebih aman dan nanti seluruh biaya relokasi itu akan menjadi tanggung jawab dari pemerintah kota dan juga pemerintah pusat,” katanya.
Muhadjir menegaskan kembali sepanjang dirinya datang menemui warga di Gang Barjo dan Gang Kepatihan pada prinsipnya kata dia, warga siap jika memang harus pindah jika memang lokasi tersebut dinyatakan sangat tidak aman dan berbahaya, maka warga siap untuk pindah.
“Sehingga setelah kita bagi-bagi tugas ini selesai, mudah-mudahan dalam waktu dekat nanti di bawah komando pak wali kota semua bisa selesai,” ujarnya.
Saat mendampingi Menko PMK, Bima Arya juga memperlihatkan mapping di lokasi rawan bencana serta rencana penanganan kepada Menko PMK.
Bima Arya mengatakan, untuk jangka panjang pemerintah kota sudah melakukan mapping di setiap kecamatan mengenai keberadaan lahan yang memiliki potensi untuk di bangun hunian tempat relokasi.
“Lahan kami siapkan tinggal kami lakukan pendataan mana yang darurat. Jadi ada kategori merah, hitam dan kuning. Hitam ini harus pindah mutlak tidak ada tawar menawar. Yang merah bertahap. Kuning dalam pengawasan dan edukasi,” katanya.
Pada gelombang pertama ini pihaknya memfokuskan rencana relokasi Gang Kepatihan dan Gang Barjo yang akan menjadi pilot project proses relokasi ke hunian yang lebih layak dengan dikoordinasikan melalui kementerian terkait baik PUPR, BNPB maupun Perumkim.
“Dalam dua hari ini, senin atau selasa sudah ada datanya, karena kita akan lakukan pemetaan seluruh Kota Bogor kita lakukan pemetaan. Enggak boleh begini tahun depan. Jadi nanti siapapun wali kotanya jika kita tidak lakukan kebijakan jangka panjang akan terjadi hal yang sama,” katanya.
Sambil proses melakukan pemetaan jangka panjang, penanganan bencana jangka pendek di Gang Barjo dan Gang Kepatihan ini, pihaknya akan melakukan proses pembuatan sodetan air sehingga air dari Kali Cidepit itu bisa disalurkan melalui drainase yang layak agar tidak rembes dan menimbulkan persoalan-persoalan baru.
“Dan saya minta kosan-kosan di atas yang ternyata tidak memiliki IMB itu dibongkar dan mereka sudah menyanggupi, 1-2 hari ini akan kita bongkar supaya alat berat bisa masuk dan kemudian dilakukan intervensi fisik penguatan penguatan,” katanya. (*)