Cibinong – Anggota Komisi V DPR RI, Mulyadi menyarankan agar pemerintah Kabupaten Bogor melakukan komunikasi secara berkala dengan pemerintah pusat untuk menyelesaikan permasalahan jalan Kabupaten yang masih rusak.
Sebab, kata Mulyadi, jalan rusak di daerah bisa dibangun oleh APBN, jika anggaran APBD Kabupaten/kota tidak memungkinkan.
“Saya di Badan anggaran kemarin menyuarakan supaya instruksi presiden nomor 3 terkait percepatan pembangunan jalan daerah, instruksi tersebut di periode berikutnya semoga terus ada,” kata Mulyadi, Minggu 18 Juni 2023.
“Di setiap daerah akan didedikasikan seperti bypass di luar anggaran PUPR, lewat instruksi presiden itu, nah PUPR wajib untuk merealisasikan itu,” lanjut Mulyadi.
Sehingga, Mulyadi meminta pemerintah Kabupaten Bogor lebih peka terhadap peluang-peluang tersebut. Agar pembangunan jalan rusak di Kabupaten Bogor tidak seluruhnya dibiayai lewat APBD Kabupaten Bogor.
“Periode 2024 masih ada, saya kira Pemda harus intens komunikasi dengan pemerintah pusat,” jelas dia.
Sebelumnya, Ketua Pansus LKPj Bupati Bogor TA 2022, Amin Sugandi meminta Pemerintah Kabupaten Bogor berbenah dari banyaknya jalan rusak.
“Sekarang begini, kalo memang Pemda tak mampu biayai perawatan dan betonasi termasuk didalamnya pemeliharaan kan diberikan ruang ke kepala negara, bisa disampaikan ke pusat kalau tak mampu membiayai,” kata Amin.
