Bogor Gercep Ciptaan Mantan Bupati Ade Yasin Jadi Alat Kampanye Politik Rike Iskandar, Bagaimana Hukumnya?

Cibinong – Akun Instagram resmi Bogor Gercep dipakai sebagai alat kampanye Ketua Kormi Kabupaten Bogor, Rike Iskandar untuk maju di pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Sejumlah postingan dalam akun Bogor Gercep, ciptaan mantan Bupati Bogor Ade Yasin itu baru-baru ini digunakan untuk membranding Rike Iskandar alias Bupati EDAN.

Diketahui, Bogor Gercep merupakan alat pemerintah yang digunakan untuk membantu masyarakat saat wabah pandemi Covid-19 menyerbu Indonesia. Namun, kini Bogor Gercep beralih menjadi alat politik Rike Iskandar.

Pengamat Politik, Yusfitriadi menilai bahwa Rike Iskandar sudah dipastikan memanfaatkan akun Bogor Gercep untuk kepentingan branding pribadi.

“Saya sudah melihat Instagram  bogorgercep, dan saya sepakat bahwa Instagram tersebut adalah branding Rike iskandar dan arah politiknya,” kata dia, Senin 6 Mei 2024.

Yusfitriadi menilai dalam dua pandangan, pertama hubungan antara pemerintah dengan Bogor Gercep, apakah diberikan SK oleh Bupati saat Ade Yasin menjabat atau tidak.

“Bogor Gercep itu lembaga yang berjenis kelamin apa sih, apakah itu lembaga yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan mendapatkan legalisasi struktural baik SK Bupati, SK dinas terkait atau dari manapun yang secara struktural berhubungan dengan pemerintah daerah,” papar dia.

“Atau memang berbadan hukum perkumpulan, yayasan atau himpunan yang secara struktural tidak mempunya hubungan langsung dengan pemerintahan daerah. Saya sendiri tidak faham “jenis kelaminnya,” lanjut dia.

Namun, jika Bogor Gercep secara strutural merupakan lembaga yang ada di bawah naungan pemerintah Kabupaten Bogor, maka jelas Rike menyalahgunakan kelembagaan pemerintah untuk kepentingan dirinya.

“Kalau begitu dia layak diproses secara hukum. Namun, jika lembaga tersebut secara struktural tidak ada kaitannya dengan pemerintah daerah saya melihatnya, lembaga gercep tersebut bagian dari lembaga yang dibentuk oleh masyarakat apapun orientasinya. Bahkan kita sering mengenal istilah ” LSM Plat Merah”, apa disitu posisi bogor gercep,” papar dia.

Kedua, Yusfitriadi menilai bahwa Pemerintah Daerah menyalahgunakan kekuasaan, jika Bogor Gercep mempunyai aspek legal sebagaimana diatur oleh udang-undang dan peraturan.

“Naka berhak berpartisipasi melaksanakan program pemerintah daerah, seperti halnya lembaga-lembaga berbadan hukum lainnya. Walaupun terlihat beraroma perilaku kolutif. Namun jika gercep tidak mempunyai badan hukum yang jelas sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku, maka pemerintah daerah sudah menyalahgunakan kekuasaan untuk melibatkan program-progran pemerintah  dengan melibatkan lembaga bogor gercep tersebut,” papar dia.

“Kalau itu yang terjadi maka aparat penegak hukum segera memprosesnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika memang diketahui bogor gercep tidak mempunyai badan hukum yang jelas, maka bogor gercep merupakan lembaga illegal yang tidak boleh dilibatkan dalam program-program pemerintahan,” lanjutnya.

Ia juga meminta lembaga hukum melakukan investigasi penggunaan anggaran pemerintah daerah jika pada masa Bupati Ade Yasin ada yang mengalir ke lembaga Bogor Gercep. “Maka hal itu sudah melanggar aturan dan penyalahgunaan kekuasaan,” papar dia.

Ia juga mengingatkan  agar  Bogor Gercep memberikan keterangan secara terbuka apa jenis kelamin kelembagaan Bogor Gercep tersebut.

“Agar tidak menjadi bola liar dan memunculkan spekulasi yang bermacam-macam. Terlebih saudara Rike terlihat sudah “wara-wiri” berniat maju sebagai calon bupati atau wakil bupati pada Pilkada 2024 mendatang,” tutup dia.

ARTIKEL REKOMENDASI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *