BOGORONLINE.com – Jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang akan berlangsung pada Rabu, 27 November 2024, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bogor melakukan patroli intensif guna mencegah praktik politik uang atau yang dikenal sebagai “serangan fajar”. Langkah ini merupakan upaya untuk menjaga integritas dan kelancaran proses pemilu.
Ketua Bawaslu Kota Bogor, Herdiyatna, menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) di berbagai wilayah. Mereka diminta untuk memantau ketat di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di Kota Bogor.
“Malam ini, kami bersama Bawaslu Provinsi Jawa Barat melakukan patroli ke sejumlah titik lokasi untuk memastikan situasi tetap aman dan tidak ada praktik serangan fajar atau politik uang. Kami sempat menerima laporan adanya dugaan transaksi politik uang di Kecamatan Tanah Sareal, tetapi pelaku berhasil melarikan diri sebelum kami tiba di lokasi,” ujar Herdiyatna pada Selasa dini hari, 26 November 2024.
Ia menegaskan bahwa pengawasan terhadap politik uang bukan hanya tanggung jawab Bawaslu, tetapi juga memerlukan keterlibatan aktif masyarakat. Herdiyatna mengimbau agar warga segera melapor jika menemukan indikasi politik uang di lingkungannya.
“Mengatasi serangan fajar bukan hal mudah, apalagi dengan jumlah pemilih di satu TPS yang bisa mencapai ratusan orang. Untuk itu, kami memerlukan dukungan masyarakat agar setiap indikasi pelanggaran bisa segera ditindaklanjuti,” tegasnya.
Dalam patroli malam tersebut, tim gabungan Bawaslu Jawa Barat dan Kota Bogor menyambangi beberapa TPS, salah satunya TPS 12 di Jalan Pondok Rumput, RT 004 RW 005, Kelurahan Kebon Pedes, Kecamatan Tanah Sareal.
Patroli ini bertujuan untuk memantau langsung situasi di lapangan dan memastikan tidak ada upaya pelanggaran yang mencederai proses demokrasi.
Bawaslu Kota Bogor menegaskan komitmennya untuk menjaga pelaksanaan Pilkada tetap bersih, jujur, dan adil.
Langkah preventif dan pengawasan ketat ini diharapkan dapat meminimalkan potensi pelanggaran dan memberikan rasa aman kepada masyarakat.
