Bogor, Bogoronline.com – Anggota DPRD Kota Bogor Fraksi PKS, Mulyani, S. Hum., sangat mengharapkan tidak ada lagi ijazah siswa-siswi Kota Bogor yang tertahan di sekolah.
Hal ini diungkapnya saat menghadiri rapat gabungan yang diadakan di ruang rapat paripurna DPRD Kota Bogor, (07/02/2025).
Rapat yang melibatkan sejumlah pihak, antara lain KCD, Dinas Pendidikan, Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Kota Bogor, serta Koordinator SMA, MA, dan SMK Swasta se-Kota Bogor memiliki agenda rapat guna membahas himbauan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait penyerahan ijazah yang tertahan oleh pihak sekolah.
Politisi daerah pemilihan (dapil) Kecamatan Bogor Barat ini menjelaskan bahwa Kota Bogor sebenarnya sudah memiliki kebijakan yang jelas terkait bantuan untuk penebusan ijazah yang tertahan.
“Sayangnya, kebijakan tersebut belum dapat mengakomodir seluruh kebutuhan, terutama karena keterbatasan anggaran dalam APBD Kota Bogor,” ujar Mulyani kepada awak media.
Hal ini berbeda dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang tidak membatasi waktu pelunasan ijazah, sementara Kota Bogor memberikan batasan waktu hingga lima tahun ke belakang.
Mulyani menambahkan, ketika Pemerintah Provinsi memberikan himbauan untuk melarang pihak sekolah menahan ijazah, hal itu menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi juga akan menganggarkan dana untuk program tersebut melalui APBD Provinsi Jawa Barat.
“Seperti yang diketahui, sebagian besar anggaran untuk sekolah swasta berasal dari iuran orangtua murid. Saya juga berharap program ini dapat membantu masyarakat yang membutuhkan, dengan tujuan agar bantuan yang diberikan tepat sasaran dan tidak merugikan pihak sekolah swasta,” tukasnya.
Kemudian Mulyani juga berharap, program tersebut dapat menciptakan keseimbangan, sehingga masyarakat bisa mendapatkan akses pendidikan yang lebih baik tanpa memberatkan pihak sekolah swasta.
