BOGORONLINE.com, CARIU – Memasuki akhir tahun kedua, Proyek Pembangunan Bendungan Cibeet di Cariu, Kabupaten Bogor, terkesan masih jalan di tempat. Hal itu disebabkan karena lahan milik warga yang masuk ploting bendungan, belum dibebaskan. Kondisi lahan yang belum terselesaikan pemerintah, berpotensi menghambat pembangunan berskala nasional bahkan masuk Proyek Strategi Nasional (PSN) tersebut.
Diberitakan sebelumnya, progres penyediaan lahan oleh tim, diduga kuat karena kurang proaktifnya Badan Pertanahan Nasional (BPN) ke bawah. Sehingga, beberapa lahan belum mendapatkan Uang Ganti Keuntungan (UGK).
Belum adanya kemajuan pembebasan lahan karena pihak bpn. Saya pernah mengusulkan agar lahan yang sudah siap diukur, segera diukur. Tapi pihak bpn mengatakan, kurang personil.
“Kalau bpn kurang personil, pihak luar bisa dilibatkan. Tidak ada masalah, alat dan kemampuan personil sama,” kata Adi Darmadi usai menghadiri pertemuan bulanan progres pembangunan Bendungan Cibeet, waktu lalu di Cariu.
Tudingan ketidaksiapan BPN melakukan penyediaan lahan, dibantah keras pihak BPN. Dikatakan, pengadaan lahan itu ada satgasnya, Satgas A dan B. Satgas A untuk pengukuran dan Satgas B pemberkasan.
Satgas B, bukan hanya BPN, tapi ada beberapa pihak lain seperti pupr, pertanian. Bahkan ada pemerintah desa dalam satgas ikut bertanggungjawab karena yang lebih memahami lahan dan masyarakat pemilik lahan adalah kepala desa.
“Kalau ada kendala, baru berkoordinasi dengan kami, dari bpn. Jadi, pembebasan lahan proyek ini, kami menunggu, sistim indent. Kalau lahan siap diukur, tim turun langsung transaksi dengan pemilik,” tegas petugas BPN Bogor II Cileungsi, Sri Gustiningsih.
Terkait tudingan kepada pemerintah desa, Kades Kutamekar, Uteng membantah kalau pihaknya jadi penyebab. Bahkan, dirinya mengaku ada lahan miliknya yang belum siap dijual.
“Saya tidak pernah mempersulit, sebagai pelayan masyarakat, kalau ada data yang masuk, saya layani. Tapi kalau disuruh jual lahan saya, tunggu dulu, saya mikir-mikir,” tandasnya.
(Soeft/Jang)
