Bogor, Bogoronline.com – Kepala Desa Gunung Putri Kabupaten Bogor, Daman Huri meminta Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) jangan cuma omon-omon belaka soal penanganan longsor di wilayahnya.
Walaupun paham dan memaklumi kesibukan Dedi Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat namun musibah tanah longsor di desanya juga sudah tahap kritis.
“Masalahnya ini menyangkut juga hidup orang yang ada di Desa Gunung Putri yang sudah puluhan tahun belum pernah didengar untuk penyelesaian secara menyeluruh,” ujar Daman Huri saat dihubungi awak media, Rabu 20 Agustus 2025.
Kegundahan Daman Huri berawal dari pernyataan Dedi Mulyadi pasca menghadiri peresmian koperasi merah putih di Hambalang, Kabupaten Bogor pada 21 Juli 2025 yang lalu dimana KDM dengan tegas menyatakan bahwa persoalan longsor tersebut dalam 1 minggu bakal beres.
Nyatanya, Sampai berita ini diturunkan, belum ada tindakan dari pihak Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Daman Huri mengakui baru ada peninjauan dari DPKPP Kabupaten Bogor pasca dua hari setelah laporan itu hadir termasuk BPBD sudah melakukan assessment dan sudah tinjauan hingga memberikan bantuan.
“Hasil assesment BPBD, lahan longsor yang harus ditangani panjangnya sekitar dua kilometer, kemudian ketinggian 50 meter, tingkat kecuraman 90 derajat, tentu saja barangkali menurut saya ini kan tidak bisa hanya ditangani tingkat Kabupaten Bogor soal anggarannya, harus ada kolaborasi baik provinsi maupun pusat,” tukas Daman Huri.
“Hasil asessment BPBD juga menyatakan bahwa kawasan longsor ini sudah tidak layak huni, tapi kami aparatur desa tidak bisa melarang masyarakat, harusnya mereka direlokasi dijalur-jalur yang memang dinyatakan sudah zona merah, ada 3 RW yang terdampak yaitu RW 05, RW 07 dan RW 02 dengan total 15 rumah menjadi korban longsor,” imbuh Daman Huri.
Anggota DPRD Jawa Barat, Doni Maradona Hutabarat mengaku sudah langsung menghubungi Kepala Dinas PUPR Jawa Barat, Agung Wahyudi ketika mendapat laporan soal longsor ini dari warga.
“Ya tapi responnya masih begitu, belum ada perintah dari gubernur,” kata Doni kepada awak media.
Legislator daerah pemilihan (dapil) Kabupaten Bogor ini meminta agar pihak-pihak terkait yang berwenang mengatasi masalah longsor ini segera bergerak tanpa harus menunggu perintah.
“Tolong gerak cepat, ini kalau didiamkan terus selain menimbulkan korban, bisa juga menggerus jalan raya provinsi yang ada didekat situ,” ucap Doni.
Ketika dihubungi awak media, Kepala Dinas PUPR Jawa Barat Agung Wahyudi mengaku sedang melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait yang berwenang menindaklanjuti peristiwa longsor ini.
“Jadi gini pak, punten barusan saya liat divideo itu yang dibahas terkait longsorannya saja, kalo kewengangan dikita kan jalan dan jembatan, untuk wilayah sungai ada di DSDA, tadi juga sudah kordinasi dengan DSDA, infonya itu wilayah kewenangan BBWS, saat ini sedang dikordinasikan DSDA dengan BBWS,” tandas Agung.
