bogorOnline.com-CIBINONG
Bupati Bogor Rudy Susmanto mengeluarkan instruksi tegas kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar menuntaskan pemenuhan dokumen Monitoring Center for Prevention (MCP) milik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam waktu maksimal tujuh hari ke depan.
Ultimatum ini disampaikan Rudy saat memimpin Rapat Koordinasi Pemenuhan Dokumen Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) MCP serta Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK RI 2025, di Cibinong, Rabu (15/10/25).
Rudy menyoroti lambannya progres unggahan dokumen MCP. Dari total kebutuhan laporan, baru 294 dokumen yang diunggah, sementara 388 dokumen lainnya belum tersentuh.
“Saya tidak mau alasan lagi. Semua SKPD harus tuntaskan dokumen MCP minggu ini juga. Jangan menunggu besok, jangan tunda lagi. Kalau ada kendala teknis, Diskominfo wajib bantu dan bereskan hari ini juga,” tegas Rudy dengan nada keras.
Wajib Capai 100 Persen Sebelum Akhir Oktober
Bupati menegaskan, tidak ada kompromi terhadap keterlambatan. Ia menargetkan Kabupaten Bogor mencapai 100 persen pemenuhan dokumen MCP sebelum akhir Oktober 2025.
“Minggu depan saya ingin lihat perubahan signifikan. Semua harus bergerak cepat, jangan ada yang santai. Kita kejar sampai tuntas,” ujar Rudy.
Ia juga meminta para kepala perangkat daerah memperkuat koordinasi internal dan memastikan seluruh jajarannya memahami bahwa MCP bukan sekadar formalitas, tetapi bagian penting dari sistem pencegahan korupsi berbasis transparansi dan akuntabilitas.
Perintahkan Diskominfo Dampingi Teknis
Dalam arahannya, Rudy memerintahkan Diskominfo Kabupaten Bogor untuk turun langsung membantu SKPD yang mengalami kendala teknis, mulai dari pengunggahan file, sistem server, hingga kompresi data.
“Tidak ada alasan teknis jadi penghambat. Saya minta Diskominfo standby, bantu semua SKPD sampai selesai,” tegasnya lagi.
Rudy menilai, percepatan ini menjadi ukuran keseriusan Pemerintah Kabupaten Bogor dalam menegakkan prinsip pemerintahan bersih dan bebas korupsi.
Bangun Sinergi dan Pengawasan Ketat
Selain percepatan unggah dokumen MCP, Rudy menekankan pentingnya sinergi antarperangkat daerah dan pengawasan internal yang ketat untuk memastikan setiap langkah birokrasi berjalan sesuai aturan.
“Ini bukan administrasi semata. Ini soal integritas, soal komitmen kita terhadap pelayanan publik yang bersih dan profesional,” tandasnya.
Dukung Survei Penilaian Integritas (SPI) 2025
Sebagai bagian dari upaya memperkuat budaya antikorupsi, KPK RI juga tengah melaksanakan Survei Penilaian Integritas (SPI) 2025 secara daring. Setiap ASN diminta berpartisipasi aktif melalui tautan resmi “SPI by KPK” yang dikirim via WhatsApp bercentang biru atau email resmi dari spi@kpk.go.id.
Langkah-langkah pengisian SPI antara lain:
Verifikasi identitas pegawai sesuai undangan.
Klik tautan “Isi Survei” untuk masuk ke platform KPK.
Isi kuesioner dengan jujur dan lengkap.
Survei ini berlangsung Agustus hingga Oktober 2025, dan hasilnya akan menjadi tolok ukur tingkat integritas ASN di daerah.
Dengan perintah tegas tersebut, Rudy Susmanto menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Bogor tidak akan memberi ruang bagi kelalaian maupun ketidakpatuhan. Ia memastikan setiap SKPD harus bekerja cepat, transparan, dan berintegritas tinggi demi mewujudkan Bogor yang bersih dari praktik korupsi.(rul)
