BOGORONLINE.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor melaksanakan kegiatan reses sebagai bagian dari agenda rutin guna menjaring aspirasi masyarakat secara langsung. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh anggota dewan sesuai dengan daerah pemilihannya (dapil) masing-masing.
Dalam reses tersebut, para legislator turun langsung ke berbagai titik di Kota Bogor untuk menyerap masukan, keluhan, dan harapan masyarakat. Beberapa isu strategis yang menjadi perhatian utama warga antara lain infrastruktur, layanan pendidikan, kesehatan, serta kondisi perekonomian lokal.
Anggota DPRD Kota Bogor dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Jatirin, mengungkapkan bahwa secara umum, kebutuhan infrastruktur di wilayah Bogor Utara sudah terpenuhi, meskipun masih ada beberapa titik yang masih perlu dibenahi.
“Alhamdulillah, untuk wilayah Bogor Utara, sebagian besar persoalan infrastruktur sudah ditangani. Namun, yang lebih dominan saat ini adalah keluhan mengenai layanan BPJS Kesehatan,” ungkap Jatirin saat ditemui, Ahad (28/9/2025).
Menurutnya, banyak warga yang tidak memahami perubahan sistem dalam pengelolaan BPJS, terutama saat proses reaktivasi kartu atau saat terjadi penolakan saat pendaftaran NIB (Nomor Induk Berusaha).
“Banyak masyarakat bingung ketika BPJS mereka tidak aktif. Misalnya, anaknya sudah bekerja tetapi data masih belum diperbarui, atau dalam satu keluarga hanya satu anggota yang bisa mendapatkan layanan karena sistem baru mengharuskan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan serta surat reaktivasi,” jelasnya.
Untuk memberikan penjelasan yang lebih komprehensif, Jatirin turut menghadirkan perwakilan dari Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bogor dalam agenda reses tersebut. Tujuannya adalah agar masyarakat memperoleh pemahaman yang utuh dan solusi atas kendala administratif yang mereka alami.
“Kami ingin masyarakat tidak hanya menyampaikan keluhan, tapi juga mendapatkan edukasi. Dengan adanya penjelasan langsung dari pihak terkait, kini masyarakat mulai memahami prosedur dan syarat-syarat yang berlaku,” tambah Jatirin.
Ia mencatat, sekitar 200 warga hadir dalam pertemuan tersebut. Mayoritas dari mereka menyampaikan keluhan seputar keaktifan kartu BPJS dan prosedur pengajuan bantuan sosial, termasuk bagi anggota keluarga yang sakit atau tidak mampu secara ekonomi.
DPRD Kota Bogor memastikan seluruh aspirasi yang dikumpulkan dalam kegiatan reses ini akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan program dan anggaran, serta akan dibahas lebih lanjut dalam rapat-rapat dewan bersama pemerintah daerah.
