bogorOnline.com
Pembangunan proyek Jalan Tol Bogor Outer Ring Road (BORR) seksi III A sepanjang 2,85 KM dari simpang Yasmin hingga simpang Salabenda sudah mulai dikerjakan sejak Desember 2018 lalu.
Proyek yang menelan anggaran sebesar Rp.1,165 triliun tersebut ditargetkan selesai bulan Desember 2019.
“Nilai proyek jalan tol BORR seksi III A ini mencapai Rp.1,165 triliun dan akan di kerjakan oleh PT. Pembangunan Pembangunan (PP) selama 12 bulan,” ucap Direktur utama (Dirut) PT, Marga Sarana Jabar, Hendro Atmodjo saat Perss Conference di kantor proyek PT.PP Perum Tamansari Persada, Tanah Sareal, Kota Bogor, Rabu (23/01/19).
Namun, lanjut Hendro tahapan pengerjaan proyek BORR seksi III A ini baru satu persen, sebab pihaknya masih melakukan proses pembowlingan pohon hingga satu bulan kedepan.
“Pembowlingan pohon ini tidak bisa semena-mena, kalau mau maen tebas bisa saja, tapi kan komitmen kita pohon harus tetap hidup,” katanya.
Hendro menekankan, pengerjaan proyek ini harus selesai 12 bulan, karena proyek tol BORR seksi IIIB sudah menunggu.
“Jadi istilahnya nanti IIIA selesai Desember. Sekitar Juni 2020 sudah mulai seksi IIIB dan sekarang saya sedang mulai tahap perencanaan dari seksi IIIB, jadi tidak hanya pekerjaan konstruksi, tapi juga perencanaan seksi berikutnya termasuk perencanaan seksi IV dari salabenda sampai IPB Dramaga, tetapi masih di kaji kelayakannya,” jelasnya.
Sementara itu, Pimpinan Proyek PT. MSJ, Leona Roedhianitasari menuturkan pelaksanaan pekerjaan tol BORR seksi IIIA ini dibagi 4 Zona.
“Yaitu zona 1 lokasinya di Kedung Jaya, kurang lebih 500 meter lokasi zona 2, 500 meter berikutnya zona 3 dan yang terakhir penataan kembali simpang semplak yang akan di buat menjadi 4 lajur,” ujarnya.
Pelaksanaan pembebasan lahan, lanjut Leona sudah dilakukan sejak bulan Oktober yang meliputi Kota dan Kabupaten Bogor. Saat ini yang sudah di umumkan kepada warga di dua kelurahan di Kota Bogor, tetapi masih terdapat beberapa kendala.
“Artinya masih yang keberatan dengan luas bangunan dan juga masih ada yang belum lengkap data yuridisnya, kami beri kesempatan sampai dua minggu dan ini minggu terakhir untuk mereka mengajukan keberatannya,” bebernya.
Selanjutnya, menurut Leona Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari perwakilan Kementerian PUPR akan menenderkan konsultan appraisal untuk menilai harga wajar yang diterima oleh masing-masing warga, hal itu di butuhkan waktu dua minggu.
“Kita jadwalkan untuk pembayaran pembebasan lahan itu kurang lebih bukan April, kalau tidak ada keberatan bisa lebih cepat lagi,” pungkasnya. (*)
