Cibinong – bogoronline.com – Bupati Nurhayanti diminta ketegasan sikapnya, terkait persoalan wakil bupati, pasalnya kendati kinerja Pemerintah Kabupaten Bogor dalam dua tahun ini menurun, ditandai dengan tingginya angka Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), namun Bupati ada kesan, tak mau tugas-tugasnya dibantu seorang wakil.
“Masalah yang terjadi di Kabupaten Bogor akan sulit ditangani, jika dipimpin satu orang saja, makanya kita meminta Bupati Nurhayanti bersikap tegas soal wabup,” kata Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Bogor Ade Senjaya, kepada wartawan Selasa (26/07).
Menurut Ade, DPRD sudah siap 100 persen melaksanakan pemilihan wabup, karena mulai perangkat hukum dan lain-lainnya sudah lengkap. Bahkan Kemendagri dan Gubernur Jawa Barat, telah melayangkan surat kepada Bupati dan pimpinan DPRD, yang isinya agar posisi wabup diisi. “Mungkin kalau ada dua orang yang memimpin, SILPA tidak akan mencapai Rp 1 triliun lebih, karena antara Bupati dan Wakil Bupati bisa berbagi tugas,” ujarnya.
Bagi F-PD, kata Ade, tak masalah siapa pun orang yang akan mendampingi Bupati Nurhayanti hingga Desember 2018 mendatang. “Itu masalah lain, yang penting bagi F –PD, ada kejelasan dan ketegasan sikap dari Bupati, yang intinya meminta DPRD melaksanakan proses pemilihan, siapa yang akan dipilih urusan nanti. Yang jelas, jangan sampai persiapan untuk hajatan telah lengkap, pestanya tak kunjung jadi,” tegasnya.
Terkait Sisa Lebih Pengggunaan Anggaran (SILPA) selama dua tahun berturut-turut menembus Rp 1 triliun lebih, F – PD kata Ade akan mendorong DPRD menggunakan hak interpelasi kepada Bupati.
“Hak interpelasi untuk meminta keterangan kepada Bupati Nurhayanti, alasan kenapa SILPA sampai dua tahun anggaran masih tinggi, parahnya lagi anggaran yang tidak terserap tu untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan dan lain-lainnya,” ujarnya.
Selain SILPA, F- PD juga akan menanyakan soal pengendapan APBD 2016 sebesar Rp 2,1 triliun. “Tahun anggaran 2016 ini kan sudah memasuki semester kedua, tapi sungguh ironis sekali serapan anggaran untuk sektor belanja publik atau langsung masih rendah. Ini kalau tak ditanyakan, dikhawatirkan SILPA tahun 2016 makin membengkak,” katanya.
Permadi Adjid mengatakan terkatung-katungnya pengisian jabatan wabup ini, lantaran tidak adanya ketegasan sikap dari Bupati. “Paska bertemuan di Hotel Aston, sampai sekarang Koalisi Kerahmatan belum pernah bertemu lagi, kami ingin Bupati segera memanggil para pimpinan parpol koalisi,” ungkapnya.
Eko Syaiful Rohman, Anggota Fraksi PKS menilai, sepertinya jabatan wakil bupati akan dikosongkan hingga berakhirnya masa bhakti Bupati Nurhayanti pada Desember 2018 mendatang. “Kalau Bu Yanti butuh pendamping, pastinya sudah meminta kepada DPRD. Namun Bu Yanti sampai saat ini belum bersikap tegas,” ujarnya.
Bupati Nurhanyanti dalam beberapa kesempatan mengaku, Kabupaten Bogor membutuhkan wakil bupati. “Tapi semuanya kan ada ditangan parpol koalisi. Kalau Ibu sih inginnya cepat, sebab jika dipimpin berdua Kabupaten Bogor akan lebih baik,” tandasnya. (zah)
