Cibinong – bogoronline.com – Badan Kepegaiwaan, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) akan menggelar uji kompetasi khusus untuk para pejabat eselon II. Ujian yang rencananya akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini, untuk mengisi sejumlah pimpinan Satuan Kerja Perangkat Kerja Daerah (SKPD).
“Uji kompetensi itu, karena adanya perubahan Sistem Organisasi Tata Kerja (SOTK), di mana ada beberapa SKPD yang dilebur dan ada yang dipisah,” kata Kepala BKPP Dadang Irfan, di Gedung Tegar Beriman, Rabu (17/08).
Uji kompetensi itu kata Dadang, terbuka untuk semua pejabat eselon II. “Jumlah pejabat eselon II di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bogor itu ada 39 orang, mereka memiliki hak yang sama untuk mengikuti uji kompetensi,” ujarnya.
Menurut Dadang, sebenarnya kalau merujuk pada aturan, untuk mengisi jabatan sebagai pimpinan SKPD, tak perlu ada uji kompetensi, karena dalam aturan disebutkan, Bupati memiliki hak prerogatif untuk langsung mengukuhkan pejabat yang dinginnkan.
“Tapi masalahnya, Ibu Bupati tidak mau, karena dia ingin pengisian jabatan pimpinan SKPD berlangsung fair, di mana penentuan pejabat yang layak harus didasarkan pada hasil uji kompetensi,” ungkapnya.
Dadang pada kesempatan itu mengungkapkan, dalam perubahan SOTK yang akan berlaku 2017 mendatang, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dipastikan hilang, sebab sebagian kewenanggannya akan diambil alih Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
“Nanti fungsi pengelolaan ketenagalistrikan dan penerangan jalan umum (PJU), kemungkinan besar akan dimasukan ke Dinas Pekerjaan Umum dan Pertanahan,” jelasnya.
Rencana uji kompetensi untuk pejabat eselon II diapresasi Komisi I DPRD. “Kami harapkan,dalam penunjukan pimpinan SKPD nanti, Bupati mengacu pada hasil tes, tidak didasarkan pada bisikan dari luar tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat),” kata Ketua Komisi I Kukuh Sri Widodo.
Menurut Kukuh, banyaknya pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pemerintahan Bupati Nurhayanti, selain dibutuhkan sosok pejabat atau pimpinan SKPD pintar dari sisi akademik, tapi juga harus yang kreatif dan inovatif serta berani mengambil kebijakan.
“Ini penting, karena tingginga angka SILPA hingga dua tahun berturut-turut, karena banyak pejabat yang tak inovastif dalam membuat program, akibatnya ketika anggaran sudah dimasukan di APBD, pada tahapan pelaksanaan tidak bisa dilakukan, karena lemahnya perencanaan hingga membuat anggaran tidak terserap,” tegasnya. (zahra)
