Bupati Nurhayanti Terbitkan Perbup 42, Tiga Gedung SKPD tak Cerminkan Budaya Lokal

Cibinong – bogoronline.com – Tiga bangunan atau gedung, diantaranya Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda), Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) serta Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dianggap tak memiliki karakter, karena tak mencerminkan adanya budaya lokal dari arsitekturnya.
“Kami juga bingung apa makna filosofi dari tiga bangunan SKPD yang lokasinya, berada di Jalan Tegar Beriman itu,” kata Wakil Ketua Komisi III DPRD Edwin Sumarga, kepada Jurnal Bogor, Minggu (15/05).
Padahal menurut Edwin, diberbagai daerah, setiap bangunan yang difungsikan untuk kantor dinas, umumnya mencerminkan kearifan lokal.
“Contohnya di Padang, setiap bangunan pemerintah di sana pasti bagian atapnya mirip rumah gadang. Nah, kenapa kita tak mempergunakannya, sebagai cirri khas daerah Pasundan,” ungkapnya.
Hal senada ditegaskan mantan Wakil Bupati Karyawan Faturachman, menurut tokoh senior PDI Perjuangan ini, penerapan arsitektur budaya lokal pada bangunan gedung milik Pemerintah Kabupaten maupun swasta menjadi sebuah ciri khas dari suatu daerah.
“Jadi ketika orang datang ke gedung yang berornamen atau bercirikan budaya, mereka tahu kalau sedang berada di Bogor, yang kental dengan adat Sundanya,” katanya.
Karyawan lebih lanjut mengatakan, penerapan arsitektur budaya lokal ini nantinya akan menimbulkan rasa memiliki budaya Sunda atau Jawa Barat. “Kedepan, kalau pemkab merencanakan pembangunan gedung dinas baru, etnis Sundanya harus ditonjolkan,” pintanya.
Sementara itu, untuk mencegah kasus seperti yang terjadi di gedung tiga SKPD terulang kembali, Bupati Nurhayanti menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 42 tahun 2015. “Kita apresiasi  niat Bupati yang ingin melindungi arsitektur Sunda, namun untuk lebih kuatnya Bupati harus mengeluarkan instruksi, sebagai aturan pelaksana dari Perbup 42,” ujar Karyawan.
Perbup 42 tahun 2015 tentang bangunan berbudaya lokal Sunda digagas Kepala Kantor Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (KLPBJ) Budi. CW. “Perbup itu dilatarbelakangi banyaknya gedung milik pemerintah yang arsitekturnya acak-acakan dan tak melambangkan kearifan lokal,” tandasnya. (zah)