GUNUNGSINDUR – Sarana dan prasarana publik seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah. Namun kenyataannya, banyak diantara sarana dan prasarana publik justeru seperti diabaikan tanpa ada peningkatan atau perawatan. Salah satunya keberadaan lampu penerangan jalan umum (PJU).
“Keberadaan lampu PJU di jalan raya utama Gunungsindur yang merupakan jalan provinsi masih sangat kurang. Apalagi di jalan kelas kabupaten, nyaris tidak ada.” Ungkap seorang tokoh masyarakat Haji Samubi kepada wartawan belum lama ini.
Hal senada diungkapkan Ketua KNPI Kecamatan Gunungsindur Suparman Nurjaman. Menurut pria yang akrab disapa Mpay ini, tanggungjawab adanya lampu penerangan jalan umum (PJU) sangat dibutuhkan warga. “Kalau kondisi jalan raya terang benderang, tentu akan meminimalisir resiko kecelakaan lalu lintas,” ungkapnya.
Selain itu, lanjut Mpay, adanya lampu PJU merupakan hak masyarakat yang telah membayar pajak dari biaya pembayaran listrik, sehingga sangat wajar jika warga minta diperhatikan hak-haknya.
“Kalau kondisi jalan gelap, juga akan berdampak pada adanya tindakan kriminal, seperti pencurian dan sebagainya. Contohnya, baru saja ada warga yang kaca mobilnya dipecahkan dan diambil tasnya, saat mobil tersebut diparkir di jalan yang gelap.” jelas Mpay.
Banyaknya keluhan terhadap masalah keberadaan lampu PJU memang sering diutarakan masyarakat. Pantauan awak media ini, selain tidak ada lampu PJU di beberapa jalur jalan utama baik jalan nasional, jalan provinsi maupun jalan kabupaten, saat ini juga banyak lampu PJU yang mati namun tidak ada perawatan/perbaikan. Keberadaan lampu PJU yang mati seolah menjadi penghias jalanan saja tanpa fungsi yang sebenarnya untuk menerangi jalan saat malam hari.
“Seharusnya segera ada pengecekan, perbaikan dan pemeliharaan. Termasuk penambahan, terutama untu jalan kelas kabupaten yang aktifitas lalu lintasnya tinggi,” tegas Wawan Haikal Kurdi Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bogor saat dikonfirmasi wartawan.
Dia mengatakan, pihaknya akan segera memanggil jajaran Dinas Perhubungan (Dishub) dan instansi lainnya atas banyaknya keluhan warga tersebut.
“Selama ini, jika ada pengajuan anggaran perawatan dan perbaikan serta penambahan lampu PJU, selalu kami (DPRD) setujui. Tapi kalau begini kinerjanya, harus dipertanyakan tanggungjawab Dishub dan instansi lainnya.” Pungkas Wawan Haikal Kurdi. (MUL)
