Bogor Selatan – bogorOnline.com
Ribuan warga di wilayah Kecamatan Bogor Selatan masih resah dan belum mendapatkan kepastian terkait proyek rel ganda Kereta Api jurusan Bogor-Sukabumi. Aspirasi dan keluhan warga terus disampaikan kepada berbagai pihak, salah satunya yang diterima oleh Wakil Ketua II DPRD Dadang I Danubrata.
Politisi Partai besutan Hj Megawati Soekarno Putri itu mengaku telah menemui warga disejumlah titik lokasi. Sedikitnya tiga lokasi yang paling terbanyak terkena dampak didatangi oleh Dadang. Selama bertemu warga, aspirasi yang disampaikan rata rata sama soal tempat tinggal setelah dieksekusi oleh PT KAI nanti.
“Jadi persoalan warga ini soal rumah tinggal nanti setelah mereka meninggalkan tempat ini. Sedangkan untuk dana kerohiman saja belum jelas, tapi kemungkinan dana kerohiman itu hanya cukup untuk mengontrak selama satu tahun. Untuk memiliki rumah kembali, warga meminta agar Pemkot Bogor memperhatikan dan bisa membantunya. Itu yang kami perjuangkan,” ucap Dadang.
Ia juga mengaku sudah berkomunikasi ke berbagai pihak hingga ke pihak pusat dan ada solusi yang bisa dilakukan untuk menangani itu, ialah Pemkot Bogor menyediakan lahan untuk dibangun Rusunawa atau Rusunami, nanti yang membangunnya pihak pusat. Saat ini tinggal dilakukan pendataan aset aset lahan milik Pemkot Bogor yang bisa dipergunakan.
“Pemerintah pusat siap membantu membangun Rusunawa atau Rusunami asalkan lahannya disediakan oleh Pemkot Bogor. Walikota sangat merespon positif tentang itu dan sekarang sedang di inventalisir lahan lahannya,” imbuhnya.
Dadang mengaku langsung melaporkan aspirasi warga itu ke Walikota. Kemudian Walikota langsung merespon dan menemui warga terdampak di Kampung Parung Jambu, Kelurahan Empang, Kecamatan Bogor Selatan.
Bima Arya didampingi Camat Bogor Selatan Atep Budiman, mengatakan, segera melakukan langkah langkah kongkrit diantaranya, mengirimkan surat ke PT KAI dan ditembuskan ke Presiden agar persoalan warga terdampak diperhatikan. Targetnya nilai uang kerohiman yang adil bagi semua dan kepastian soal perluasan wilayah agar jelas, termasuk kepastian soal lahan relokasi bagi warga nanti.
“Kami akan mencarikan lahan aset milik Pemkot dan diserahkan agar dibangun tempat permanen atau Rusunawa maupun Rusunami bagi warga. Jadi pemerintah pusat jangan terburu buru melakukan eksekusi, tapi harus ada waktu yang cukup dulu untuk menyelesaikan persoalan warga ini,” jelasnya.
Pemkot Bogor, kata Bima, tidak akan tinggal diam dan berpangku tangan apabila ada masyarakat yang dirugikan. Memang ini proyek nasional, tapi nasib warga dan persoalannya menjadi tanggung jawab Pemkot Bogor juga.
“Kita akan berusaha mencari solusi terbaik bagi warga. Untuk itu, pemerintah pusat harus memundurkan waktu eksekusi hingga seluruh persoalan warga terdampak ini terselesaikan,” tandasnya. (Nai/*)
