Kota Bogor – bogorOnline.com
Memasuki masa reses para anggota legislatif akan turun menemui konstituennya di setiap daerah pemilihan masing-masing. Salah satunya seperti yang dilakukan Iwan Suryawan, Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat.
Pada reses kali ini tahun sidang 2019-2020, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mendatangi masyarakat di wilayah Kota Bogor, Senin 2 Desember 2019. Pertemuan dengan masyarakat berlangsung di Rumah Joglo, Kampung Cimanengah, Cipaku, Bogor Selatan.
Iwan Suryawan menjelaskan, kegiatan reses anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dimulai dari 2 sampai 11 Desember. Dalam pertemuan pada hari pertama reses ini ada beberapa aspirasi yang disampaikan masyarakat terutama dari kecamatan Bogor Selatan.
“Alhamdulillah, respon masyarakat cukup baik dan ada beberapa pertanyaan memang terkait dengan evaluasi strategi kebijakan terutama yang sedang hot yaitu dampak dari program double track dan program yang ada di lingkungan yang dialami oleh masyarakat, salah satunya tadi masalah bantuan keuangan yang berbalik mencekik bagi mereka,” ungkap Iwan.
Berkaitan dengan masalah keuangan, lanjut Iwan, perlu diupayakan untuk dicari alternatif solusinya lantaran ini juga harus diperhatikan baik dari segi kebijakan pemerintah terhadap masalah seperti ini ataupun mungkin secara swadaya masyarakat atau lembaga keuangan apapun yang bisa lebih membantu untuk meringankan kondisi masyarakat.
“Dulu itu ada bantuan bergulir dari pemerintah, mungkin lewat seperti itu atau mungkin tadi ketika di masyarakat ada usaha UMKM perlu di-support oleh pemerintah. Tapi memang yang penting hulu hilirnya jelas, maksudnya oke dibantu tapi dibantu juga manajerial dan monitoring pelaksanaan sehingga bisa berkembang usahanya,” jelasnya.
Berkaitan dengan rencana pembangunan double track atau jalur ganda kereta Bogor-Sukabumi, Iwan mengungkapkan, bahwa masyarakat tadi menyampaikan soal dana kerohiman yang bakal diterima dari dampak proyek tersebut dinilai tidak cukup untuk membangun rumah kembali.
“Iya, menurut masyarakat tidak cukup dan inilah yang perlu diawasi dan kita ketahui seperti apa. Memang kalau dari dulu ketika awal ada informasi kemudian secara pemerintah daerah juga me-backup dengan program, jadi diantisipasi sebelumnya terjadi mungkin lain cerita. Masyarakat ada persiapan, dan pemerintah menyiapkan alternatif untuk memastikan ada tempat tinggal ketika digusur walaupun mungkin harus bayar, ngontrak bisa tapi tidak cukup uangnya,” paparnya.
Dijelaskan olehnya juga, sekait ini melalui anggota DPRD dari Fraksi PKS telah melakukan beberapa langkah advokasi dengan turun langsung ke masyarakat terkena dampak dan menyampaikan kepada pemerintah. Hanya saja, sambung dia, eksekusi tetap ada di pemilik tanah dan pemerintah.
“Kalau kita tetap terus berupaya jangan sampai terjadi gejolak konflik minimal diperkecil. Ini yang tetap diupayakan (PKS) di tingkat kota, sedangkan di tingkat provinsi melalui Komisi IV akan mengawasi penyalurannya lancar dan masyarakat menerimanya,” pungkasnya.
