Atty Somaddikarya Siap Perjuangkan PKL Pedati-Lawang Seketeng

Headline, Kota Bogor1.6K views

BOGORONLINE.com, Kota Bogor – Rencana Pemerintah Kota Bogor melakukan penataan Suryakencana dan sekitarnya dengan merelokasi para Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan Pedati dan Lawang Seketeng menuai polemik.

Hal ini menyusul keluarnya surat pemberitahuan dari Dinas Koperasi dan UMKM yang salah satu poinnya menyebutkan para PKL untuk segera mengosongkan dan membongkar sendiri kios atau lapak masing-masing paling lambat 6 Maret 2020. Sementara, para PKL sendiri meminta batas waktu tersebut untuk ditangguhkan hingga pasca Idul Fitri.

Menanggapi hal ini, Anggota DPRD Kota Bogor, Atty Somaddikarya langsung menemui para pedagang. Kehadiran politisi PDI Perjuangan ini pun ternyata membakar semangat pedagang yang sebelumnya resah lapaknya akan dibongkar.

Dihadapan para pedagang, Atty yang lahir di Daerah Pemilihan (Dapil) 1 Bogor Timur-Tengah menyatakan mendukung dan siap memperjuangkan di barisan terdepan untuk para pedagang.

“Kalau ini sampai tidak didengar, saya tegaskan PDI Perjuangan Kota Bogor tegak lurus perjuangkan hak masyarakat. Mereka kan tidak menolak relokasi, mereka hanya minta ditunda, jadi tidak ada yang melanggar aturan,” kata Atty kepada sejumlah wartawan, Sabtu (29/2/2020).

Politisi yang akrab disapa Ceu Atty ini kembali membeberkan, sebagai wakil rakyat dan ketika rakyatnya meminta yang tidak melanggar regulasi, ketentuan dari program pemerintah pasti akan didukung.

“Coba kita berkaca pada relokasi pedagang sebelumnya di Pasar Anyar, dimana para pedagang juga meminta penundaan relokasi sampai hari raya Idhul Fitri dan itu dilaksanakan, dikabulkan. Tetapi kenapa kalau kepada para pedagang di sini tidak bisa dilakukan, berarti pemkot diskriminatif. Keadilan itu setidaknya bisa mendekati. Kalau rakyat di kiri bisa, di kanan kenapa enggak bisa. Ini kan hanya minta waktu saja,” imbuhnya.

Lebih lanjut, dijelaskannya, bahwa para pedagang sebenarnya mendukung adanya relokasi, juga mendukung adanya pembangunan serta mendukung tagline Bogor Berlari.

“Jika misalnya ini tidak dilaksanakan, berarti Pemkot Bogor tidak pernah memiliki dan memikirkan isi perut dan piring nasi orang lain. Padahal rakyatnya sendiri yang disebut PKL adalah aset Kota Bogor,” tegasnya.

Berkaitan hal ini, Anggota Komisi III DPRD Kota Bogor itu menegaskan, bahwa dirinya sudah berkoordinasi dengan sembilan anggota legislatif lain dari Dapil 1 dan mereka sepakat menyatakan mendukung.

Ia juga mengungkapkan akan melakukan koordinasi atau diskusi dengan pimpinan DPRD, Perumda PPJ, Dinas Koperasi dan UMKM sampai wali kota maupun wakil wali kota Bogor bagaimana ini menjadi satu keharusan untuk bisa mendengar suara pedagang.

“Kita sudah mendengar bersama-sama bahwa janjinya para pedagang ini diwakili paguyubannya akan dengan sukarela tanpa harus ditertibkan oleh Satpol PP untuk melakukan relokasi ke tempat yang telah disediakan oleh Pemkot Bogor,” jelas Atty.

Sementara itu, Sekretaris Paguyuban Pedagang Kaki Lima (PPKL) Pasar Pedati dan Lawang Seketeng, Ujang Waras Mauludin menuturkan, para pedagang dengan penuh mendukung relokasi tersebut, namun hanya soal waktu yang kurang tepat untuk pelaksanaan relokasinya.

“Hanya itu permohonan kami. Kami tidak banyak macam-macam, kami sama-sama orang Bogor, warga Bogor dan ingin Bogor ini nyaman, aman dan kondusif. Jadi kami semua para pedagang memohon kepada Wali Kota Bogor Bima Arya untuk menangguhan relokasi yang rencananya akan dilakukan pada tanggal 6 Maret mendatang,” ujarnya.

Terlebih, sambung Ujang, mengingat menjelang Ramadhan dan Idhul Fitri ini banyak yang harus dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sebagaimana diketahui, permintaan pasar meningkat pada momentum tersebut.

“Menjelang hari raya ini kami banyak kebutuhan, misal untuk biaya sekolah, terlebih para pedagang yang selama ini bertempat di sini dan puncak rezeki kami itu hanya di bulan puasa dan hari raya jika ingin tahu,” imbuhnya.

Menurut Ujang, jika harus pindah belum tentu di tempat yang baru penghasilannya bisa normal seperti di sini di saat menjelang bulan puasa dan lebaran.

“Pasti sejak direlokasi hingga selesai hari raya akan ada penurunan bukan kenaikan. Sedangkan jika hal itu terjadi siapa yang akan bertanggungjawab, apakah pemerintah akan menjamin, tidak seperti itu dan para pedagang juga tidak meminta jaminan,” tandasnya. (*/Hrs)

ARTIKEL REKOMENDASI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *