BOGORONLINE.com, Kota Bogor – Anggota DPRD Kota Bogor Atty Somaddikarya mengatakan, untuk antisipasi penyebaran Covid-19 atau virus corona dibutuhkan kerja sama yang kompak dari berbagai pihak ditambah dengan kesadaran yang tinggi bagi semua menjaga kesehatan demi kebaikan bersama. Mulailah untuk disiplin ikut semua arahan pemerintah sebagai upaya memutus mata rantai virus ini tersebar lebih luas.
“Pemerintah butuh support kita semua, khususnya petugas medis yang saat ini tengah berjibaku di garda terdepan berjuang tanpa mengenal lelah untuk memberi yang terbaik,” kata Atty dalam keterangannya, Sabtu (28/3/2020).
Untuk itu, dirinya sebagai anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan Kota Bogor dengan penuh kesadaran mendorong segera dilakukan pergeseran kembali anggaran untuk kebutuhan penanganan dampak dari Covid-19.
“Menggeser anggaran sangat penting dalam situasi dan kondisi saat ini di Kota Bogor benar-benar dibutuhkan demi kesehatan dan stabilnya kebutuhan masyarakat dalam berbagai upaya menutup hak dasar rakyak dengan APBD 2020,” kata Atty.
Pergeseran anggaran ini, lanjut Atty, dilakukan terhadap yang berpotensi silpa, seperti anggaran kunjungan kerja luar negeri DPRD dan ASN untuk bisa sepenuhnya dipergunakan atas kepentingan rakyat. Tak terkecuali bagi Perusahaan Umum Daerah untuk sama-sama juga menggeser anggaran.
“Khusus Perumda Pasar Pakuan Jaya tidak melakukan pembangunan pasar, dan saya berharap anggaran salah satu pasar yang bersumber dari APBD ditangguhkan untuk dialihkan pada penanganan Covid-19 dengan memperhatikan kebutuhan Gakin dimana sumber kebutuhannya di upah harian lepas,” ungkapnya.
Atty kembali menegaskan, bahwa pergeseran anggaran dalam situasi dan kondisi di Kota Bogor dengan merebaknya virus corona saat ini benar-benar dibutuhkan untuk kesehatan rakyat.
“Jangan berpikir dua kali untuk kesehatan rakyat apapun bisa dilakukan oleh legeslatif dan eksekutif sampai ke tingkat kelurahan. Selama anggaran tersebut dipergunakan dengan benar dan tepat sasaran hukum tidak akan menyentuhnya karena saat ini Hukum Tertinggi saat ini adalah Kesehatan Rakyat,” tegasnya. (Hrs)
