BOGORONLINE.com, Kota Bogor – Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto bersama Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Kota Bogor Dedie A. Rachim membeberkan penanganan Covid-19 terkini atau pada masa Pra Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB).
Wali Kota Bogor Bima Arya mengatakan, berdasarkan hasil koordinasi dengan GTPP, pihaknya saat ini melihat kasus positif Covid-19 di Kota Bogor sebagian besar berasal dari klaster imported case atau kasus impor luar Kota Bogor. Dari 226 kasus terdapat 97 kasus atau 43,5 persen.
“Ini komposisinya paling besar sekarang, tidak hanya di Jakarta tapi kota-kota lain di Indonesia. Karena itu, kami mengimbau kepada warga Kota Bogor ketika berpergian sebaiknya melapor kepada RT dan RW ketika kembali dari tugas agar bisa diawasi,” kata Bima di posko GTPP Covid-19 Kota Bogor pada Senin (20/7/2020) sore.
Bima mengungkapkan, bahwa dari hasil konsolidasi juga telah disepakati mengenai mekanisme atau sistem yang diatur di Detektif Covid-19 akan dimaksimalkan dibawah koordinasi GTPP Covid-19 khususnya divisi pencegahan dan penanganan.
“Jadi unit lacak dan pantau dari Detektif Covid-19 dalam mendeteksi juga menangani. Kami juga ingin meluruskan pemahaman keliru tentang Detektif Covid-19, seolah-olah ada orang-orang yang direkrut, itu tidak, sama saja, ada dari kecamatan, yakni kasi kemas. Ada Babinsa dan Babinkamtibmas serta Puskesmas,” jelasnya.
Pun dengan anggarannya, kata Bima, sama, dari RW Siaga yang bersumber dari Dinas Kesehatan Kota Bogor. Kesepakatan lain, dikatakan, pihaknya akan menggencarkan kampanye protokol kesehatan secara masif dengan tetap dibawah koordinasi GTPP Covid-19.
“Sebagai bagian awal dari kampanye mulai hari ini adalah sosialisasi Peraturan Gubernur (Pergub) Jawa Barat yang mengatur sanksi bagi yang tidak mengikuti protokol kesehatan, seperti penggunaan masker,” kata Bima.
Selain dari itu disepakati juga berkaitan bantuan sosial yang terkena dampak pendemi Covid-19. Sebab, kata Bima, pada tahap kedua ini ada sisa penyaringan dari kuota yang ada.
“Tahap dua ini dikucurkan bansos 17.018 dari kuota 23.000 karena ada penyaringan. Sisanya untuk memenuhi kuota tersebut akan dibicarakan bersama-sama dengan DPRD. Nanti akan disepakati bagaimana alokasinya, tahapannya seperti apa. Setelah itu dituangkan dalam SK (surat keputusan),” paparnya.
Bima kembali mengatakan, soal kampanye protokol kesehatan yang akan dilakukan secara masif juga melibatkan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan DPRD Kota Bogor.
Pada kesempatan ini, ia mengatakan berkaitan pemulihan ekonomi di Kota Bogor ada beberapa strategi kebijakan dari Pemkot Bogor. Seperti memaksimalkan pendapatan asli daerah yang direncanakan akan ada skema pemberian keringanan PBB dan BPHTB.
Selain pembukaan tempat wisata, mal, toko, hotel, restoran dan lainnya juga menciptakan wisata baru bernuansa alam. Selanjutnya, mendorong UMKM dimana saat ini tengah dalam proses oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) dengan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI).
“Terakhir adalah urban farming. Ini celah potensi pasar yang besar karena selama pandemi Covid-19 saya dapat laporan bahwa permintaan sayur sayuran itu meningkat hingga 300 persen,” bebernya.
Ditempat yang sama, Ketua GTPP Covid-19 Kota Bogor, Dedie A. Rachim menambahkan, awal Juli 2020, pihaknya telah mengambil langkah-langkah terutama menyesuaikan dengan penerapan pra AKB di Kota Bogor.
Pada pra AKB itu ada beberapa kelonggaran pada kegiatan usaha, di antaranya restoran dan kedepan diperbolehkannya menyelenggarakan resepsi pernikahan termasuk ojek online (ojol) dan lainnya.
“Namun pada masa uji coba, kami akan menyelesaikan hasil evaluasi dalam minggu ini, di antaranya terkait Ojol yang sudah berkomitmen memakai partisi dalam operasionalnya, tetapi bagi yang belum melaksanakan rencanakan akan diberikan sanksi sampai penutupan sementara. Jadi, ini salah satu hal yang harus diperhatikan oleh seluruh pihak yang sudah berkomitmen sebelumnya,” ungkap Dedie.
Ia menjelaskan, bahwa langkah pelonggaran yang dilakukan pihaknya pada kegiatan-kegiatan usaha ini tak lain sebagai upaya untuk menggerakkan ekonomi yang berbasis pada protokol kesehatan. Untuk itu, ia mengingatkan agar semua pihak tetap berkomitmen untuk mematuhi protokol kesehatan.
“Masyarakat juga harus mematuhi (protokol kesehatan), dengan adanya kelonggaran-kelonggaran ini,” tandas wakil wali Kota Bogor itu. (Hrs)
