by

Atty Somaddikarya Setuju PEN untuk Revitalisasi RSUD

BOGORONLINE.com, Kota Bogor – Pengajuan pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang ditawarkan pemerintah pusat kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor disambut baik. Pinjaman ini tidak membutuhkan persetujuan DPRD, tapi untuk pembayaranya harus masuk pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) karena angsurannya akan dipotong langsung dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Demikian hal itu diungkapkan anggota DPRD Kota Bogor dari Fraksi PDI Perjuangan, Atty Somaddikarya, Senin (14/12/2020).

Atty mengatakan, dalam ekspos pertama dengan DPRD disepakati tidak untuk dilanjutkan karena pinjaman PEN yang belum tepat jika untuk pembangunan GOR Pajajaran dengan estimasti Rp762 miliar di tengah wabah Covid-19.

“Pembangunan GOR dibutuhkan tapi bukan skala prioritas untuk saat ini,” ujarnya.

Pada ekpos kedua atau Minggu (13/12/2020), lanjutnya, pinjaman PEN untuk pembangunan RSUD dengan nilai Rp255 miliar. Iapun mengaku setuju jika memang dialihkan pada pembangunan atau revitalisasi RSUD blok 1 dan 4, tapi karena ada tujuan untuk menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Kota Bogor sebanyak 600 sampai 1.000 tenaga baru.

Selain itu, dengan pembangunan tersebut menjadikan RSUD menjadi rumah sakit yang mememiliki alat pedukung medis yang canggih dan modern serta ruang isolasi, ICU dan ruang rawat inap lebih banyak sebagai upaya peningkatan pelayanan kesehatan yang maksimal bagi masyarakat Kota Bogor.

“Jika memungkinkan dan anggarannya cukup bisa untuk revitalisasi Puskesmas yang lahan sudah siap sebagai RSUD kelas D, dan puskesmas ini bisa dimulai dari Puskesmas Cipaku dan Mekar Wangi dengan tujuan mengurai penumpukan pasien di RSUD,” imbuh Atty.

Sementara untuk pembangunan dua jembatan, yakni jembatan Otista dan Sempur dengan nilai ratusan miliar, kata anggota Komisi III itu, harus dipertimbangkan dengan terencana serta ikut ketentuan-ketentuan yang sesuai tahapan mengacu pada aturan berlaku.

Lanjut Atty, perlu dipertimbangan juga jika dua jembatan tersebut dibangun di tahun yang sama, dikhawatirkan akan terjadi kemacetan semakin parah di jalur Sistem Satu Arah (SSA) seputaran Kebun Raya.

“Dan jika harus memilih saya lebih setuju jembatan Otista karena bisa mengurai kemacetan dan dijadikan jembatan ini menjadi jembatan terindah di Jawa Barat,” ucapnya.

Lebih jauh Atty memberikan satu catatan kurang setuju ada angka puluhan miliar untuk Suryakencana, karena dua tahun kemarin sudah menghabiskan anggaran puluhan miliar di lokasi yang sama. Untuk itu, pada 2021 anggaran puluhan miliar yang semula untuk Suryakencana dari hasil pinjaman PEN dialihkan ke pembangunan di 68 kelurahan supaya ada pembangunan dan kegiatan penunjang dalam pertumbuhan ekonomi di basis RT atau RW.

Kata Atty, ada baiknya 10 persen dari pinjaman PEN dikucurkan untuk kepentingan masyarakat yang berkemampuan ekonomi rendah.

“Menurut saya pinjaman ini akan dibayar dengan uang yang bersumber dari keringat rakyat sebaiknya ada yang digelontorkan 10 persen dari pinjaman yang diberikan pusat untuk kepentingan rakyat di arus bawah,” tandasnya. (Hrs/Nai)

ARTIKEL REKOMENDASI

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *