BOGORONLINE.com, Kota Bogor – Musyawarah Kota (Mukota) ke VII yang digelar Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Bogor pada 5 April 2021 mendatang, mendapat perhatian dari tim sukses bakal calon ketua Kadin Deswaty Diningsih. Pihaknya mempertanyakan mekanisme pemilihan.
Bendahara Timses Deswaty, Noor Rafita mengungkapkan, ada kekhawatiran atas tidak terwakilinya suara anggota yang terdaftar untuk menyuarakan pilihan dalam Mukota.
Informasi dari sekretariat Kadin, kata Rafita, anggota yang memiliki KTA saat ini kurang lebih 800 orang. Sementara untuk Mukota hanya disediakan 100 orang.
“Artinya di sini ada mandat satu orang mewakili beberapa orang. Efektifnya 80 orang karena 20 orang undangan termasuk panitia. Yang kami khawatirkan 80 orang ini tidak dapat mengakomodir suara kita yang 800 orang,” ungkapnya kepada wartawan pada Ahad (28/3/2021) siang.
Menurut dia, kebijakan tersebut diambil tanpa mempertimbangkan masukan pihaknya. Pihaknya sudah melakukan mediasi ke Kadin Jawa Barat, dan mengajukan sebagai solusi akhir akan bertarung dengan one man one vote (satu orang membawa satu suara).
“Dibagi per sesi saja sampai selesai, kan kurang lebih 800 orang itu belum tentu semua ikut Mukota. Karena pesertanya harus sesuai ketentuan, yang mempunyai KTA aktif dan mendaftar sebagai peserta. Kalau punya KTA tapi tidak mendaftar tidak memiliki hak suara,” ujarnya.
Selain itu, Rafita juga menyarankan mengenai tempat penyelenggaraan Mukota memiliki kapasitas yang lebih besar untuk peserta.
“Kami sarankan juga tempatnya lebih besar kapasitas, toh anggarannya mencukupi dari daftar peserta Mukota serta daftar Balon,” ucapnya.
Sementara itu, Balon Ketua Kadin Deswaty Diningsih mengatakan, baiknya pemilihan seperti pemilihan HIPMI DKI Jakarta. Peserta bisa masuk mencoblos secara bergantian dengan sidang tetap berjalan di ruangan dan dilihat secara virtual.
Sedangkan jawaban Steering Committee (SC) dan Organizing Committee (OC) untuk ketentuan akan menunggu pendaftaran yang ada.
“Kalau caranya begitu kenapa pendaftaran dibuka sebanyak-banyaknya. Kalau alasan pandemi ya harus dipastikan sesuai izin Satgas Covid-19. Kemudian mekanisme verifikasi yang dilakukan SC dan OC. Khususnya OC di lapangan, kami ingin ada transparansi,” imbuhnya.
Terpisah, Ketua Kadin Kota Bogor Erik Suganda menanggapi hal tersebut mengatakan, sudah mengakomodasi semua masukan dari para balon terkait Mukota Kadin untuk pemilihan ketua lima tahun ke depan dalam rapat di tingkat Jawa Barat beberapa waktu lalu.
“Nunggu besok (29/3), berapa jumlah pastinya berapa (peserta, red). Kemarin kami rapat dengan Kadin Jawa Barat, nah masukan-masukan (dari bakal calon) sudah diakomodir semua. Besok setelah penutupan pendaftaran untuk lebih jelasnya,” kata Erik kepada wartawan. (Hrs)
