Saiful Mujani : Hasil Akhir Manuver KSP Moeldoko Membunuh Partai Demokrat

Headline, Politik929 views

bogoronline.com – Pengamat politik Saiful Mujani menilai keterlibatan Kepala Staf Kepresidan (KSP) Moeldoko dalam pengambil alihan kepemimpinan partai Demokrat merupakan praktik pelemahan demokrasi. Menurut dia, melemahnya demokrasi di dunia karena pelemahan oposisi oleh pemerintah yang ironisnya adalah hasil demokrasi.

“Selama ini Demokrat oposisi di DPR, dan KSP Moeldoko ambil alih Demokrat merupakan wujud semakin tuntasnya pelemahan oposisi setelah sebelumnya Prabowo dan Gerindra takluk,” tulis Saiful Mujani di akun tweeternya.

Ia mengatakan, setelah KSP Moeldoko ditetapkan jadi ketua partai Demokrat lewat KLB maka selanjutnya tergantung negara, lewat MenkumHAM dari PDIP, Yasona Laoly mengakui hasil KLB itu atau tidak. “Kalau mengakui, dan membatalkan kepengurusan PD AHY lonceng kematian PD makin kencang,” katanya.

Partai Demokrat yang dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono, Kat dia, selanjutnya akan menggugat ke pengadilan, dan ini biasanya hanya bisa selesai di Mahkamah Agung. Berarti itu bisa makan waktu lama, bisa sampai melewati deadline daftar pemilu 2024. “Katakanlah Demokrat KSP Moeldoko yang bisa ikut pemilu. Lalu bagaimana peluangnya?,” katanya.

Peneliti SRMC tersebut tidak bisa membayangkan PD bisa besar dan bahkan terbesar pada 2009 tanpa Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Suka ataupun tidak itu adalah fakta. Saiful juga meragukan Moeldoko bisa menggantikan peran itu meskipun berbekal pengalaman di militer dengan jabatan terakhir Panglima TNI. “Seperti mantan jendral-jendral lainnya mimpin partai, KSP ini tak lebih dr Sutiyoso, Hendro, Edi Sudrajat, yang gagal membesarkan partai,” katanya.

Akibatnya, lanjut dia, 2024 Demokrat bisa menjadi seperti Hanura sekarang, yang hilang di parlemen setelah Wiranto tak lagi mimpin partai itu.

Ia juga memperkirakan, hasil akhir dari manuver KSP Moeldoko ini adalah membunuh Partai Demokrat. Demokrat mati di tangan seorang pejabat negara. backsliding demokrasi Indonesia makin dalam, dan ini terjadi di bawah Jokowi yang ironisnya ia justeru jadi presiden karena demokrasi.

“Pelemahan demokrasi ini bisa dihentikan dengan mencegah negara ikut campur internal partai sebagai pilar utama demokrasi. Presiden punya wewenang lebih dari cukup untuk menghentikan kemerosotan demokrasi ini. Tapi ini sebagian tergantung pada komitmen presiden untuk demokrasi,” tandasnya (eg)

ARTIKEL REKOMENDASI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *