by

Alot Bahas KUP-PPAS, DPRD dan Pemkab Bogor Gelar Paripurna Tengah Malam

Cibinong – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor menggelar rapat paripurna tengah malam lantaran alotnya pembahasan nota kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2022.

“Mengingat waktu mendekati pukul 00.00 WIB, hari ini masuk 31 Agustus 2021. Maka perkenankan kami menanda tangani nota kesepakatan KUA-PPAS,” ungkap Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto saat memimpin rapat di Gedung DPRD, Selasa (31/8).

Pantauan media, alotnya pembahasan KUA-PPAS itu terjadi saat Wakil Bupati, Iwan Setiawan tiba di gedung DPRD Kabupaten Bogor sekitar jam 10:40 dan langsung menuju ruangan Ketua DPRD hingga timbulnya kesepakatan dalam rapat paripurna yang dimulai pukul 23.30 WIB di ruang rapat paripurna DPRD kabupaten Bogor.

Dalam ruang rapat paripurna itu, DPRD dan Pemkab Bogor sepakat untuk tidak menjabarkan secara detail hasil pembahasan KUA-PPAS dan menyampaikan poin-poin inti guna meminimalisir waktu yang sudah hampir berganti hari dan bulan.

Wakil Bupati Bogor, Iwan Setiawan menyebutkan bahwa hasil kesepakatan dalam nota KUA-PPAS tahun 2022 ditetapkan bahwa pendapatan Kabupaten Bogor senilai Rp6,1 triliun, dengan rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD) senilai Rp3 triliun dan dana transfer pusat Rp3 triliun.

Kemudian, anggaran belanja ditetapkan senilai Rp6,9 triliun, sehingga masih didapatkan defisit sekitar Rp700 miliar yang akan diambil dari Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) tahun 2021.

Anggaran belanja tersebut diperuntukkan bagi biaya operasi dan belanja modal Rp5 triliun, biaya kesehatan Rp1 triliun meliputi penanganan COVID-19 dan alat kesehatan, pemulihan ekonomi Rp500 miliar, jaring pengaman sosial Rp49 miliar, dan biaya tak terduga (BTT) Rp100 miliar.

“Sidang paripurna ini merupakan rangkaian dari sidang sebelumnya, pembahasan secara intensif telah dilakukan dengan badan anggaran,” kata Iwan.

Rapat paripurna yang selesai pukul 00.00 WIB itu juga membahas dua agenda persidangan lain, yaitu pengesahan empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan penutupan masa sidang ketiga tahun 2020-2021.

ARTIKEL REKOMENDASI

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *