BOGORONLINE.com, Tanah Sareal – Wakil Ketua Fraksi PPP DPRD Kota Bogor, Rizal Utami meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor melalui Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian (DinKUKMDagin) menggencarkan operasi pasar minyak goreng.
Hal itu dilakukan lantaran saat ini salah satu bahan kebutuhan pokok tersebut masih langka di pasaran. Selain kelangkaan, harga minyak goreng di pasaran juga masih belum sesuai dengan kebijakan pemerintah.
“Menko perekonomian sudah menetapkan harga eceran minyak goreng tertinggi tingkat kota dan kabupaten sebesar Rp14 ribu per liter, namun hampir di semua daerah tidak berlaku harga itu, paling rendah harga eceran di Rp19 ribu per liter,” kata Rizal di gedung DPRD Kota Bogor, Kamis (3/2/2022).
Dengan demikian, kata Rizal, imbauan pemerintah yang memberlakukan harga minyak goreng sebesar Rp14 ribu tidak berjalan semestinya. Namun dirinya tidak mengetahui persis apa yang menjadi penyebab itu masih terjadi.
“Kita juga tidak tahu penyebabnya, apakah stok minyak goreng terbatas atau memang ada yang mengendalikan harga minyak goreng tersebut,” ungkap Rizal.
Ia berharap DinKUMKDagin Kota Bogor aktif turun ke pasar untuk memantau harga minyak goreng. Selain itu, DPRD meminta Pemkot Bogor secara intens menggelar operasi pasar minyak goreng.
“Operasi pasar itu harus berkelanjutan sampai dengan harga minyak goreng kembali stabil, karena kita lihat momen-momen tertentu, apalagi sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan,” kata Rizal.
Sebab, menurutnya, harga minyak goreng sudah mulai mengalami kenaikan. Apabila tidak dikendalikan oleh Pemkot Bogor, nantinya akan berdampak kepada daya beli masyarakat dan pedagang-pedagang akan susah menjual minyak goreng dengan harga yang tinggi.
“Oleh karena itu kami mengimbau supaya langkah yang paling dekat Pemkot Bogor aktif memantau harga dan operasi pasar sampai harga minyak goreng itu stabil kembali,” tandasnya. (Hrs)
