Cibinong- Plt kepala BPK perwakilan Provinsi Jawa Barat (Jabar) mendatangi pemerintah kabupaten (pemkab) Bogor untuk melakukan rapat internal sekaligus memberikan arahan kepada sejumlah Camat hingga kepala dinas di lingkungan pemerintah kabupaten Bogor.
Rapat yang berlangsung pada Jumat (27/5) di Gedung Serbaguna 1 Setda Kabupaten Bogor itu hanya dihadiri oleh Plt. Bupati, Plt. Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa barat, Sekda, Asisten, Staf Ahli lingkup Setda, seluruh Ka. Perangkat Daerah, seluruh Direktur RSUD, Kabag dilingkup Setda, Camat Cibinong, Gunung Putri, Rancabungur, Tenjo, Babakan Madang, Bojonggede, Tajurhalang dan Cisarua.
“Karena ada kejadian luar biasa, BPK kembali mengaudit ulang, tim nya baru semua . Intinya akan menghitung ulang,” kata Plt Bupati Bogor, Iwan Setiawan usai menghadiri pertengahan dengan Plt kepala BPK perwakilan Provinsi Jawa Barat.
Dalam pemeriksaan ulang itu, Iwan tidak muluk-muluk ingin mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Ia mengaku akan menerima penilaian yang akan diterima kemudian.
“WTP itu kan bukan benar tanpa pengecualian, tapi wajar. Tidak ada yang menilai benar, WDB (Wajar dengan Pengecualian) wajar, WTP juga wajar,” kata Iwan.
“Tadi pencerahan BPK juga bagus, WTP maupun WDP itu wajar cuman (WDB) ada pengecualian misal dari 10 item ada 2 yang dikecualikan sama aja wajar,” lanjut Iwan.
Iwan menyampaikan bahwa pihaknya optimis nilai yang akan diterima pemerintah kabupaten Bogor adalah nilai wajar, tidak ada disclaimer.
“Saya optimis tetap Bogor itu dapat penilaiannya itu wajar, cuman antara WTP dan WDP. Kalau disclaimer tadi disampaikan gak mungkin . Karena itu ibarat BPK masuk ke ruangan gelap, ga ada apa-apa,” katanya.
