BOGORONLINE.com – Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Bogor mengadakan Ngobrol Pendidikan atau disingkat Ngopi dengan tema “Mewujudkan Generasi Emas yang Berkarakter Kreatif dan Agamis di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Bogor Tahun 2022”.
Hadir sebagai pembicara dalam diskusi tersebut, yakni Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka dan Dosen Falsafah dan Agama Universitas Paramadina Aan Rukmana. Diskusi dimoderatori oleh M. Taufiq ini diikuti para tenaga pendidik dari Madrasah Aliyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Ibtidaiyah dan Raudhatul Athfal.
Kepala Kemenag Kota Bogor H. Ramlan Rustandi mengatakan, Ngopi ini membahas persoalan yang dirasakan dan dijalani lembaga pendidikan masing-masing tingkatan di lingkungan Kemenag Kota Bogor. Menurutnya, forum ini penting ada pembicaraan dua arah antara tenaga pendidik dengan wakil rakyat yang membidangi pendidikan.
“Ini penting sekali semacam pembicaraan dua arah, dari bawah dan rencana dari atas yang kebetulan hadir ibu wakil ketua komisi VIII DPR RI yang konsen tentang pendidikan. Mudah-mudahan curhatan-curhatan kami didengar, bagaimana kesulitan ketika pembelajaran di masa pandemi, sekarang sudah masuk masa normal dan kebiasaan yang daring masih ada,” paparnya, Jumat (16/9/2022) di Hotel Onih, Kota Bogor.
Ramlan mengemukakan mengenai kurikulum Merdeka. Di Kota Bogor baru satu madrasah yang menerapkan kurikulum Merdeka dan hal ini menjadi modal pihaknya melakukan evaluasi apa kelebihan dan kekurangan jika diterapkan di lembaga pendidikan swasta. “Di satu sisi untuk mengakomodir kearifan lokal, tapi di sisi lain sarana prasarana dan SDM memadai tidak?, jangan sampai peserta didik menjadi korban dan ini perlu pengkajian yang lebih matang.”
Selanjutnya, ia memberi masukkan berkaitan kondisi kekinian mengenai sarana prasarana, seperti untuk laboratorium maupun pelayanan kesehatan. Di mana masukkan dimaksud bisa menjadi semacam prioritas penganggaran untuk di setiap lembaga pendidikan.
“Yang paling agak serius, lembaga pendidikan di Kemenag Kota Bogor 1 persen itu negeri dan 99 persen swasta. Artinya di sini guru-guru di swasta (honorer) yang berharap dari implasing dan sertifikasi standar nasional. Ini sudah disampaikan. Banyak yang belum mendapatkan karena keterbatasan anggaran. Termasuk soal status P3K,” tandasnya.
Diah Pitaloka dalam paparnya menyampaikan, bahwa Komisi VII membuat Panitia Kerja (Panja) yang khusus memperdalam tentang pendidikan keagamaan. Pihaknya juga memperjuangkan anggaran pendidikan umum dan pendidikan keagamaan sesuai amanat undang-undang.
Ia melihat pertumbuhan lembaga pendidikan keagamaan sepertinya cukup diminati masyarakat calon peserta didiknya dan beberapa madrasah jadi sekolah unggulan.
“Sekarang madrasah juga tidak kalah dengan pendidikan umum. Peminatnya juga sangat tinggi, dan ini yang masih jadi pembahasan tapi belum membahas lebih dalam,” katanya.
Politisi PDI Perjuangan ini mengungkapkan rasa senang bahwa di daerah pemilihan Kota Bogor dan Kabupaten Cianjur memiliki banyak lembaga pendidikan keagamaan. Untuk di Kota Bogor sendiri ada banyak madrasah, sementara di Kabupaten Cianjur lebih berkembang ke pondok pesantren.
buy cytotec online rxbuywithoutprescriptiononline.com/dir/cytotec.html no prescription
Baginya, forum ini juga menjadi sangat penting untuk menyerap aspirasi dan mendapatkan informasi yang seluas-luasnya di lapangan terkait pendidikan keagamaan. “Mungkin tahun depan untuk program Ngopi seperti ini bisa lebih luas lagi. Ini pas karena kita di Komisi VIII sedang memperdalam tentang pendidikan keagamaan. Dan Insyaallah bulan Oktober – November nanti ada rapat dengan pendapat misalnya dengan guru-guru madrasah dan lainnya,” kita Diah.
Sementara Aan Rukmana mengemukakan, bahwa forum ini sangat bagus merupakan acara perjumpaan dari suatu gagasan besar yang dipraktekkan di lapangan. Perjumpaan gagasan dari sisi perencanaan anggaran di lembaga DPR termasuk eksekusi dan kebutuhan yang sungguh-sungguh dibutuhkan di masyarakat.
“Saya kira tadi sudah tersampaikan dari mulai fasilitas, program-program pengembangan guru, sudah tersampaikan semuanya. Fasilitas misalnya pembangunan ruang kelas baru, ada juga meminta kejelasan penggunaan dana BOS 50 persen,” ungkapnya.
Menurutnya, kondisi saat ini dari sisi fisik pendidikan keagamaan di negara sudah kaya dan bisa dicek di kampus-kampus dan semua riset canggih. Hanya saja masalahnya dieksekusi manajemennya.
“Bicara manejemen banyak by stakeholder bukan hanya satu, bicara pengelolaan sekolah lokalnya, pemerintah setempat, pemerintah daerah termasuk pemerintah pusat, termasuk user-nya orangtua sama anaknya.”
Sejauh ini, kata Aan, peran pemerintah sendiri hadir namun harus lebih intensif. Pemerintah juga harus memastikan semua perencanaan tereksekusi dengan baik di lapangan, sehingga ada kejelasan dari hulu hingga hilir.
“Nah, untuk penguatan ini bisa dilibatkan juga seperti misalnya lembaga-lembaga pendidikan mandiri di masyarakat,” pungkasnya.
Dalam kesempatan ini, delapan madrasah di Kota Bogor mendapatkan bantuan anggaran untuk pembangunan. (Hrs)
