Mitigasi Hukum Terhadap Pinjaman dan Judi Online di Jawa Barat

BOGORONLINE.com -Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Jawa Barat menggelar Focus Group Discussion (FGD) terkait Pinjaman Online (Pinjol) dan Judi Online (Judol) melalui Zoom meeting dengan tema “Mitigasi Hukum untuk Pencegahan dan Perlindungan Masyarakat terhadap Pinjol serta Judol” pada Senin, 8 Juli 2024. FGD dipimpin oleh Kepala Biro Hukum dan HAM Provinsi Jawa Barat, Yogi Gautama Jaelani, dan Ketua Forum Kabag Hukum Kab/Kota Se-Jawa Barat, Alma Wiranta.

Kepala Biro Hukum dan HAM Provinsi Jawa Barat, Yogi Gautama Jaelani, memaparkan bahwa dalam FGD ini diharapkan ada masukan terkait regulasi perihal Pinjol dan Judol. Dirinya menyampaikan beberapa informasi, meski Biro Hukum belum mendapatkan data primer. Namun, Pemprov Jabar sudah dua kali mengadakan rapat pimpinan oleh Pj Gubernur Jabar.

“Informasi yang beredar sangat memprihatinkan. Untuk Judol, Jawa Barat mendapat peringkat satu dalam jumlah pemain judi terbanyak di Indonesia. Jawa Barat juga masuk dalam lima daerah dengan transaksi Judol tertinggi di Indonesia, diikuti oleh DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Banten,” ungkap Yogi.

Yogi melanjutkan, terkait dengan Pinjol, informasi dari beberapa sumber dan media online menunjukkan bahwa outstanding di Jawa Barat mencapai angka Rp16,55 triliun. Angka ini sangat luar biasa sehingga tidak mengherankan bahwa Pinjol dan Judol sangat berdampak terhadap masyarakat. Outstanding pinjol ini banyak yang mengalami kemacetan karena masyarakat kesulitan mengembalikan hutang pinjol.

“Fenomena antara Judol dan Pinjol saling berkaitan. Orang bermain Judol kehabisan uang likuiditas hariannya, kemudian lari ke Pinjol. Hal ini sangat miris, mengingat Judol menjadi salah satu penyumbang meningkatnya kemiskinan di Jawa Barat,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Forum Kabag Hukum Kab/Kota Se-Jawa Barat, yang juga Kabag Hukum dan HAM Setda Kota Bogor, Alma Wiranta, memaparkan bahwa FGD mitigasi hukum untuk pencegahan dan perlindungan masyarakat terhadap Pinjol dan Judol menghasilkan beberapa hal. Pertama, dibutuhkan penanganan pada level aksi dan regulasi dengan memperhatikan efektivitas dalam bentuk upaya preventif, preemtif, dan represif.

“Membuat kampanye, sosialisasi, edukasi kepada masyarakat, dan pembentukan tim/satgas oleh kepala daerah. Lalu, optimalisasi penegakan peraturan daerah trantibum dengan tetap menghindari degradasi sanksi,” ungkap Alma.

Alma melanjutkan, perlu mengaktifkan Forkopimda beserta jajarannya dalam penanganan Pinjol dan Judol serta melakukan koordinasi dengan lintas sektor OJK sebagai pemberi izin dan APH dalam penegakan hukum. Perlu ada dorongan dari pemerintah daerah untuk memberikan kemudahan pinjaman kepada masyarakat melalui lembaga keuangan milik Pemerintah Daerah (Pemda).

“Hal kedua, perlu menyuarakan ke tingkat nasional (secara tertulis) dalam bentuk regulasi untuk melakukan pengetatan serta membekukan beberapa platform yang terindikasi judi online sesuai dengan kewenangannya,” terangnya.

Alma juga menekankan bahwa prosedural hukum jangan sampai mengesampingkan substansi hukum. Namun, penerapan substansi hukum juga hendaknya tidak menabrak ketentuan hukum yang ada.

“Idealnya, keadilan prosedural (Procedural Justice) maupun keadilan yang hakiki (Substantial Justice) berjalan beriringan dengan kewenangan,” pungkasnya.

ARTIKEL REKOMENDASI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *