BOGORONLINE.com – Pj Wali Kota Bogor Hery Antasari mengunjungi kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Bogor di Jalan Pemuda, Kecamatan Tanah Sareal pada Kamis, (1/8/2024) sore. Kunjungan tersebut bertujuan untuk memperkenalkan diri sekaligus menyampaikan informasi mengenai pergantian kepemimpinan di DPUPR Kota Bogor.
Saat ini, posisi kepala DPUPR dijabat oleh Atep Budiman, menggantikan Rena Da Frina yang mengajukan cuti di luar tanggungan negara (CTLN) efektif per hari ini.
Rena Da Frina mengambil cuti untuk mengikuti kontestasi Pilkada Kota Bogor tahun 2024. Sebagai penggantinya, Atep Budiman yang saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bogor ditunjuk sebagai Plt Kepala DPUPR Kota Bogor.
“Dua hal sebetulnya saya ke sini. Pertama, momentumnya sejak saya bertugas menjadi Pj, belum sempat bersilaturahmi dengan DPUPR. Target saya waktu itu dua bulan harus semua OPD berkeliling berkenalan, silaturahmi, dan pemetaan masalah. Nah, salah satu yang belum ini adalah DPUPR,” ungkap Hery Antasari kepada wartawan usai kunjungan.
Hery menambahkan, kunjungannya kali ini juga bertepatan dengan berlakunya cuti Rena Da Frina.
“Secara aturan dan prosedur, maka mengajukan CTLN agar tidak ada kekosongan jabatan. Plt-nya sudah disepakati Baperjakat dengan berbagai pertimbangan dan opsi,” tuturnya didampingi oleh Plt Kepala DPUPR Kota Bogor Atep Budiman, Sekretaris DPUPR M. Hutri, dan Kepala Bidang Pemeliharaan Kebinamargaan Dian Setiawan.
Dalam pertemuan tersebut, Hery menegaskan ada beberapa opsi yang telah didiskusikan, mempertimbangkan prioritas teknis yang ingin diselesaikan selama periode Plt.
“Kami bersepakat Pak Atep memegang sebagai Plt di Dinas PUPR, mulai berlaku hari ini, 1 Agustus 2024,” tegasnya.
Hery menjelaskan bahwa arahannya adalah agar DPUPR tetap berkinerja dengan baik, siapapun kepalanya. Ia mengapresiasi kinerja sebelumnya di bawah kepemimpinan Rena Da Frina yang telah melakukan berbagai proyek seperti Jembatan Otista, jalan R3, serta penurunan dan penataan kabel udara di Kota Bogor.
“Penataan kabel udara itu sulit, bukan hanya secara teknis, tapi juga koordinasi dengan pemilik kabel-kabel itu. Kota Bogor mampu melakukannya di bawah kepemimpinan Bu Rena, dan saya meminta Pak Atep melanjutkan ini, dimulai dari ring nol di Bogor Tengah dan sekitarnya,” jelasnya.
Selain itu, Hery juga menekankan pentingnya penyelesaian detail tata ruang RDTR yang masih belum selesai di beberapa WP.
“Kami membicarakan secara teknis timeline yang harus dilakukan agar dalam beberapa bulan ke depan bisa selesai. Ini berpengaruh pada perizinan dan investasi yang banyak tertunda,” tambahnya.
Sebagai penutup, Hery mengarahkan agar kegiatan rutin dilaksanakan dengan baik, lancar, sesuai dengan administrasi, prosedur, serta prinsip-prinsip akuntabilitas dan integritas yang dijaga.
