BogorOnline.com – CILEUNGSI
Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor Daerah pemilihan (Dapil) dua 2025, di kantor Kecamatan Cileungsi. Kepala Desa (Kades) Dayeuh Jamhali minta Dewan jangan duduk manis, soal hambatan pembangunan infrastruktur di wilayahnya akibat status lahan milik Yayasan Purna Bakti Pertiwi Senin (14/7/25).
Jamhali mengatakan, sejumlah proyek strategis, termasuk jalan penghubung antar desa dan akses jalan alternatif di perbatasan Desa Mampir dan Dayeuh, terkendala karena belum adanya kejelasan legalitas lahan tersebut.
Pihaknya sudah berkali-kali upayakan, tapi masih mentok di persoalan lahan yayasan.
“Dengan adanya masalah itu legislatif dan eksekutif jangan hanya duduk manis, bantu buka komunikasi resmi dengan pihak yayasan,” keluhnya dalam forum reses yang juga dihadiri para Anggota DPRD dan unsur Forkopimcam (Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan).
Masih Jamhali menambahkan,
Ia juga menyoroti hambatan serius pembangunan infrastruktur di wilayahnya akibat status lahan milik Yayasan Purna Bakti Pertiwi yang hingga kini belum dapat dimanfaatkan untuk pembangunan jalan. Ditambah soal jalan alternatif di belakang Taman Buah Mekarsari yang menjadi sorotan publik, terutama warganet. Jalan tersebut telah dibangun sepanjang kurang lebih 750 meter, namun sisanya yang justru strategis belum tersentuh pembangunan.
“Ini bukan jalan biasa. Ini jalur penghubung vital menuju Desa Mampir dan juga Cikahuripan Kecamatan Klapanunggal. Kalau dibuka penuh, ini bisa jadi solusi kemacetan dan mendongkrak aktivitas ekonomi warga,” tambahnya.(rul)
