foto: Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid. (Ist)
BOGOR, BOGORONLINE.COM – Pelayanan yang diberikan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Kantor Pertanahan di setiap daerah diklaim sangat buruk.
Bagaimana tidak, misalnya pelayanan dikantor pelayanan pencatatan pertanahan kabupaten Bogor I atau BPN Cibinong ini dikeluhkan pemohonnya lantaran sudah empat (4) hari berturut-turut pelayanannya mengalami kelumpuhan yang disebabkan sistem Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP) alami gangguan sejak beberapa hari terakhir.
Hal itu seperti disampaikan salah satu pemohon yang datang dari Kecamatan Cigombong, berinisial TS. Ia mengaku, sangat mengeluhkan akan buruknya pelayanan yang diberikan Kementerian ATR/BPN melalui kantor-kantor pertanahan di daerah, salah satunya di BPN Cibinong.
“Buruk sekali ini pelayanan kantor BPN Cibinong, sudah berhari-hari mengalami kelumpuhan pelayanan yang disebut-sebut akibat jaringan eror di sistem KKP-nya,” ujar TS didampingi karibnya berinsial JS, kepada wartawan, di Cibinong, Selasa (16/9/25).
Menurutnya, kelumpuhan total pelayanan selama berhari-hari yang disebabkan oleh sistem KKP eror di kantor tersebut, diduga menjadi tanggung jawab dari Kementerian ATR/BPN yang di komandoi seorang Menteri Nusron Wahid.
“Kalau KKP-nya gangguan sejak Jum’at, 12 September 2025. Sekarang sudah tanggal 16 September 2025, berarti sudah 4 hari pelayanan kantor BPN disetiap daerah se-Indonesia lumpuh,” tegasnya.
TS melanjutkan, jika lumpuhnya pelayanan ini tidak hanya terjadi kali ini saja. Melainkan juga, lanjutnya, pernah terjadi saat peringatan HUT RI ke-80 yang terjadi sampai satu minggu lamanya.
“Lumpuhnya pelayanan ini bukan hanya sekarang saja, tapi juga saat 17 Agustusan 2025 lalu. Dan pada saat itu pelayanan lumpuh selama 1 pekan lamanya akibat, kami duga tidak kebecusan kinerja dari pihak Pusat Data dan Informasi Pertanahan, Tata Ruang, dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Pusdatin) Kementerian ATR/BPN itu sendiri,” tegas TS dengan nada kesal.
Lebih lanjut ia memaparkan, dirinya juga tak membayangkan kepada masyarakat Kabupaten Bogor yang notabene berdomisili di wilayah perbatasan seperti Kecamatan Jasinga dan sekitarnya, saat datang ke kantor BPN Cibinong tapi sistem KKP-nya tengah eror seperti ini.
“Coba bayangkan jika masyarakat yang datang dari jauh seperti dari Jasinga, Kabupaten Bogor, yang semula datang ke sini berniat untuk mengurus soal pemberkasan pertanahan di Kantor BPN Cibinong tapi sistem KKP nya eror. Pastinya gak kebayang oleh sebagian orang dan juga saya secara pribadi, datang jauh-jauh sudah meluangkan waktu dan biaya tapi pelayanannya sedang gangguan tentu berkas permohonannya itu tidak dapat diproses dong,” ungkap dia.
Atas dasar itu, lanjut TS, pihaknya meminta kepada Presiden Prabowo Subianto dapat mengevaluasi kinerja dari seorang Menteri Nusron Wahid beserta jajarannya di Pusat Data dan Informasi Pertanahan, Tata Ruang, dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
“Tolong pak Presiden, evaluasi kinerja dari pembantu nya itu yakni Menteri Nusron Wahid. Beliau (Nusron Wahid, red) sebetulnya bisa bekerja atau tidak dalam persoalan pertanahan. Kenapa pelayanan kantor BPN disetiap daerah saat beliau yang komandoi kerap alami gangguan dari sistem KKP-nya,” tutupnya.
