Oleh: Abah Yayat
Setiap alam menggelar acara bencana, para politikus sering kali menjadi pihak pertama yang hadir di Lokasi untuk mempertunjukan aksinya. Mereka menampilkan gestur empati melalui ucapan, sikap, maupun tindakan, dengan tujuan menutupi kelemahan atau kesalahan kebijakan yang telah mereka buat serta meraih kembali simpati masyarakat, khususnya para korban. Dalam situasi tersebut, ketidaktahuan masyarakat mengenai akar permasalahan serta kondisi kemiskinan yang dialami membuat mereka mudah terpengaruh oleh narasi dan pertunjukan empati yang diperlihatkan para politikus. Akibatnya, masyarakat kerap tidak menyadari bahwa ekspresi empati tersebut dapat menjadi instrumen untuk mempertahankan atau meningkatkan dukungan politik.
Keadaan telah menunjukkan tanda-tanda keretakan; pemerintah dan masyarakat mulai saling menyalahkan. Agresi horizontal berpotensi muncul ketika kebutuhan dasar untuk mempertahankan hidup tidak lagi terpenuhi, sehingga perebutan bahan makanan menjadi sulit dihindari. Pada saat yang sama, masyarakat dapat melakukan agresi vertikal dengan mempersalahkan penyelenggara negara yang dianggap telah melakukan kesalahan besar melalui kebijakan yang dikeluarkan. Di tingkat elit, para pejabat pun mulai saling menyalahkan, dan pencarian kambing hitam menjadi pola yang terus berulang. Hanya politikus busuk yang akan berupaya melempar kesalahan kepada pihak lain.
Bencana ini bukan hanya merusak infrastruktur fisik, tetapi juga menghancurkan infrastruktur batin masyarakat. Kita kehilangan kata kata untuk memahami dan menjelaskan situasi yang terjadi, serta kehilangan kepercayaan terhadap pihak-pihak yang seharusnya bertanggung jawab. Bagaimana mungkin persoalan sebesar dan seberat ini ditangani oleh aktor-aktor yang sejak awal tidak layak untuk dipercaya? Alih-alih menunjukkan tanggung jawab, sebagian dari mereka justru menjadikan bencana sebagai panggung untuk meraih simpati publik.
Mereka sesungguhnya memiliki seluruh sumber daya untuk menghadapi serta menyelesaikan berbagai persoalan dan tantangan, betapapun besar dan beratnya. Namun, satu hal yang tidak mereka miliki adalah integritas. Sebagaimana firman Allah: “Kamu kira mereka itu bersatu, padahal hati mereka sebenarnya bercerai-berai.” (Q.S. 59:14). Integritas hanya dimiliki oleh individu yang mampu melakukan proses internalisasi atau kristalisasi nilai. Ketika hal ini tidak terjadi, maka kepentingan pribadi akan menjadi penentu utama dalam setiap tindakan. Tidak mengherankan jika dalam politik dikenal ungkapan bahwa kepentinganlah yang bersifat abadi. Integritas dan kecakapan merupakan dua sisi mata uang yang menentukan kelayakan seseorang untuk dipercaya.
Rasa malu kepada rakyat yang mereka pimpin telah memudar, dan rasa takut kepada Tuhan pun menghilang. Ironisnya, individu dengan karakter seperti itu justru masih memegang kekuasaan. Dalam situasi demikian, mekanisme demokrasi tidak lagi dapat diandalkan sebagai prosedur suksesi masa depan. Demokrasi telah mengalami pembusukan yang pada akhirnya melahirkan aktor-aktor politik busuk. Kita memiliki tradisi Musyawarah-Mufakat, yang idealnya dihadiri oleh orang-orang baik agar dapat melahirkan pemimpin yang terbaik.
Persoalan yang kita hadapi kini bersifat sistemik, sehingga tidak dapat diselesaikan secara parsial ataupun hanya melalui imbauan moral. Diperlukan rekayasa sosial yang berani, apakah itu berupa reformasi tahap kedua atau bahkan perubahan yang lebih fundamental. Kita tidak bisa sekadar memangkas gejala-gejala kejahatan, karena hanya akan membuatnya tumbuh semakin subur. Yang harus dilakukan adalah mencabut akar masalah tersebut secara tuntas.
