BOGORONLINE.com – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman penyakit zoonotik melalui lokakarya yang berlangsung selama dua hari, Senin-Selasa (7-8 Juli 2026). Kegiatan ini difokuskan pada penguatan sistem deteksi dini, komunikasi risiko, serta respons cepat terhadap penyakit yang dapat menular dari hewan ke manusia.
Lokakarya tersebut melibatkan tenaga kesehatan, akademisi, perangkat daerah, insan pers, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya sebagai bagian dari upaya membangun kolaborasi lintas sektor dalam mencegah potensi wabah.
Ketua Kelompok Kerja Risk Communication and Community Engagement (RCCI), Rizky Ka Syafitri, mengatakan kesiapsiagaan harus dibangun jauh sebelum munculnya kasus agar pemerintah dan masyarakat mampu merespons ancaman penyakit secara cepat dan terkoordinasi.
“Tujuan kegiatan ini adalah bagian dari upaya kesiapsiagaan Dinas Kesehatan untuk mengantisipasi penyakit-penyakit zoonotik yang menular dari hewan ke manusia dan berpotensi menjadi wabah. Persiapan harus dilakukan sebelum ada kasus maupun sebelum penyebaran terjadi,” ungkap Rizky, Selasa (7/7/2026).
Menurutnya, penguatan kapasitas seluruh pihak menjadi langkah penting untuk meminimalkan risiko penyebaran penyakit zoonotik. Dengan sistem yang telah dipersiapkan sejak awal, penanganan kasus dapat dilakukan lebih cepat sehingga potensi wabah dapat ditekan.
Selain kesiapan pemerintah, edukasi kepada masyarakat juga menjadi faktor utama dalam pengendalian penyakit. Warga dinilai perlu memahami langkah pencegahan, prosedur ketika menemukan dugaan kasus, hingga mengetahui fasilitas kesehatan yang menyediakan layanan pengobatan maupun vaksinasi.
“Yang paling penting adalah masyarakat tahu bagaimana mencegah, apa yang harus dilakukan jika terjadi kasus, ke mana harus berobat, dan di mana mendapatkan vaksin apabila diperlukan,” katanya.
Dalam lokakarya tersebut, Dinkes Kota Bogor menyoroti sejumlah penyakit zoonotik yang berpotensi mengancam kesehatan masyarakat, di antaranya rabies, flu burung, antraks, dan leptospirosis. Penyakit-penyakit tersebut dinilai memiliki risiko penyebaran yang tinggi apabila tidak diantisipasi melalui sistem pengawasan yang efektif.
Rizky menjelaskan, leptospirosis menjadi salah satu penyakit yang perlu diwaspadai, terutama saat musim hujan. Penyakit ini dapat menular melalui air yang telah terkontaminasi urine tikus. Sementara itu, rabies, flu burung, dan antraks juga memerlukan pengawasan intensif karena berpotensi menyebar dengan cepat apabila tidak segera ditangani.
“Kalau tidak dipersiapkan sejak dini, ketika wabah terjadi semua akan gagap. Penularannya bisa berlangsung sangat cepat sehingga sistem harus dibangun lebih dulu agar semua sektor sudah siap ketika ada kasus,” jelasnya.
Kegiatan tersebut merupakan hasil kolaborasi Dinas Kesehatan Kota Bogor bersama Portal Kesehatan Masyarakat (Porkesmas) yang tergabung dalam Pokja RCCI. Kelompok kerja ini dibentuk sejak masa pandemi COVID-19 dan hingga kini terus berperan dalam memperkuat komunikasi risiko serta meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam menghadapi berbagai ancaman kesehatan.
Melalui forum ini, Dinkes Kota Bogor juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi mengenai penyakit menular. Warga diimbau memperoleh informasi kesehatan dari kanal resmi, seperti portal RCCI, microsite informasi kesehatan, maupun layanan pemeriksa fakta kesehatan.
Di sektor peternakan, para peternak diminta segera melaporkan kepada petugas Kesehatan Hewan (Keswan) apabila menemukan kematian hewan secara mendadak, terutama dalam jumlah banyak. Pelaporan dini dinilai penting agar investigasi dapat segera dilakukan dan potensi penularan penyakit kepada manusia maupun hewan lainnya dapat dicegah.
“Kalau ada hewan mati mendadak dalam jumlah besar harus segera dilaporkan ke Keswan. Pengawasan terhadap peternakan juga terus dilakukan secara berlapis melalui monitoring rutin petugas,” ungkap Rizky.
Ia menambahkan, keberhasilan pengendalian penyakit zoonotik tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif masyarakat dan insan pers dalam menyampaikan informasi secara cepat dan akurat apabila menemukan indikasi kasus di lapangan.
“Kalau ada kasus seperti itu dan tidak segera dilaporkan, risikonya bukan hanya ditanggung peternak, tetapi juga masyarakat luas. Karena itu warga maupun wartawan juga bisa ikut melaporkan agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat,” pungkasnya.
