bogorOnline.com-CIBINONG
Sakit setelah kemiskinan dan pengangguran kini jumlah anak putus sekolah di Kabupaten Bogor juga mencapai ribuan.
Hal itu seperti data yang diberikan Kepala Dinas Pendidikan (Ka Disdik) Pemkab Bogor Rusliandy menjelaskan, rekapitulasi ATS berdasarkan jenjang dan status verval Kabupaten Bogor. Kondisi data per 02 November 2025, jenjang Sekolah Dasar (SD) belum 3.7078 Ya 8.133 total 11.840. Sekolah Menangah Pertama (SMP) belum 2.181, Ya 5.201 total 7.382. Total belum 5.888, Ya 13.334, Total 19.222.
“Ya angka putus sekolah saat ini adalah Sembilan belas ribu dua ratus dua puluh dua,” ujarnya saat dihubungi bogorOnline.com
melalui (WA) WhatsApp pribadinya belum lama ini.
Sebelumnya, Belum usia soal kemiskinan di Bumi Tegar Bariman kini pengangguran mencapai ribuan. Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Bogor Nana Mulyana mengatakan, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) 2024, tersebar di 40 kecamatan sebanyak dua ratus sepuluh ribu orang pengangguran ada di Kabupaten Bogor. Dikarenakan jumlah penduduk yang juga mencapai hampir enam juta jiwa.
“Ditambah banyaknya perusahaan padat karya
gulung tikar lalu angkat kaki, pindah ke luar wilayah Kabupaten Bogor,” singkatnya saat dihubung bogorOnline.com melalui (WA) WhatsApp pribadinya belum lama ini.
Kabar terkait Kabupaten Bogor penduduk miskin terbanyak jangan sampai jadi bingkisan jelang satu tahun masa ke pemimpinan Rudy Susmanto dan Ade Ruhandi. Resmi dilantik sebagai Bupati Bogor dan Wakil Bupati Bogor Periode 2025-2030 oleh Presiden Prabowo Subianto berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (20/2/25).
Hal diatas seperti penjelasan Dewan Pembina Pimpinan Cabang Generasi Muda Kesatuan Penerus Perjuangan Republik Indonesia (Garuda KPP-RI) Reza Sangardia Alfarisi mengatakan, hemmmm Bumi Tegar Beriman termiskin di Indonesia jadi catatan penting pertumbuhan penduduk apakah akan berpengaruh terhadap peningkatan jumlah penduduk miskin?. Sebetulnya agak sulit, karena memang tidak secara langsung berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin, jumlah penduduk miskin itu sifatnya non populasi.
Pada saat ini, populasi yang tidak diketahui adalah bahwa kemiskinan tidak serta merta terjadi karena peningkatan penduduk miskin. Artinya, kemiskinan tidak hanya disebabkan oleh penambahan jumlah penduduk saja, melainkan juga karena kebijakan yang dirilis Pemerintah. Kebijakan bisa macam-macam, bidang mulai dari ketenagakerjaan, penanganan harga pangan. Karena memang kalau dilihat salah satu komponen paling penting atau lebih dari 70 persen konsumsi kelompok miskin itu adalah untuk pangan.
“Ketika ada kebijakan kenaikan harga pangan atau suatu bahan pokok, hal itu akan sangat berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin,” tuturnya saat dihubungi bogorOnline.com Jumat (21/11/25).
Masih Reza mengatakan, selain konsumsi, jumlah penduduk miskin juga sangat dipengaruhi oleh biaya pendidikan, pelayanan kesehatan yang masih mahal di beberapa wilayah, hingga mahalnya akses terhadap perumahan. Masalah-masalah ini lah yang sampai saat ini juga dianggap sebagai masalah sosial di Kabupaten Bogor. Pemerintah daerah harus terlebih dahulu memiliki arah kebijakan pembangunan yang jelas untuk tiga aspek, yaitu pemberian hak-hak sosial yang luas, kebijakan pendidikan dan keahlian tenaga kerja, serta kebijakan investasi dan ketenagakerjaan.
Sebaliknya masih ia jelaskan, jika sampai hari ini kabupaten bogor belum mampu menurunkan tingkat kemiskinan maupun jumlah penduduk miskin secara progresif, hal ini bisa jadi menandakan kalau Kabupaten Bogor belum cukup kuat dalam memberikan hak-hak sosial yang luas kepada masyarakat. Pun dengan sistem pendidikan yang lemah dalam meningkatkan keahlian angkatan kerja dan kebijakan investasi yang gagal menyerap angkatan kerja
“Saatnya Bupati menunjukkan keberpihakan pada masyarakat miskin dengan mendorong kebijakan afirmatif yang memberdayakan rakyat miskin,” tambahnya.
Selain orang nenek bernama Piyah (60), warga Kampung Cimandala, Desa Karang Tengah, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, masih tinggal di sebuah rumah yang kondisinya sangat memprihatinkan. Rumah sederhana yang ia tempati sudah lama mengalami kerusakan dan tidak lagi memenuhi standar hunian layak.
Bagian atap rumah diketahui bocor parah ketika hujan, dinding rumah mulai rapuh, serta lantai yang tidak rata membuat aktivitas sehari-hari menjadi cukup berisiko bagi perempuan lanjut usia tersebut. Meski begitu, Nenek Piyah tetap bertahan karena tidak memiliki tempat tinggal lain.
Warga sekitar mengaku prihatin dengan kondisi Nenek Piyah. Sesekali tetangga membantu memperbaiki bagian rumah yang rusak atau memberi makanan, namun kerusakan yang ada kini sudah terlalu banyak dan membutuhkan perhatian pemerintah.
Ketika dikonfirmasi, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bogor, Farid Maruf, menyatakan bahwa pihaknya baru mengetahui kondisi tersebut. Ia memastikan akan segera menindaklanjuti laporan warga.
“Saya baru mengetahui kondisi Ibu Piyah. Kami akan segera memberikan bantuan dan sudah memerintahkan jajaran untuk memeriksa langsung kondisi di lapangan,” ujarnya saat dihubungi Wartawan Kamis (20/11/25).(rul)
