BOGORONLINE.com, JAKARTA – Pemerintah Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan komitmennya, setiap kritik terhadap kebijakan negara yang disampaikan oleh mantan prajurit TNI yang diberhentikan tidak dengan hormat (PTDH) akan direspons secara proporsional sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Penegasan tersebut muncul setelah meningkatnya perhatian publik terhadap sejumlah pernyataan terbuka yang disampaikan oleh eks-anggota TNI terkait kebijakan Presiden Prabowo Subianto.
“Mantan prajurit berstatus PTDH tidak lagi terikat pada struktur, etika maupun rantai komando militer. Sehingga, pemerintah tetap mengawasi secara cermat apabila kritik yang disampaikan berpotensi melampaui batas kewajaran atau memicu gangguan terhadap ketertiban umum,” ungkap Ketua Umum Perjuangan Rakyat Nusantara (Pernusa) Kanjeng Pangeran Norman Rabu (3/12) kemarin di Jakarta.
Kanjeng Norman menegaskan, ruang kebebasan berpendapat tetap dijamin bagi seluruh warga negara, termasuk eks-prajurit PTDH. Namun kebebasan tersebut tidak boleh digunakan untuk menyebarkan informasi yang menyesatkan, yang dapat menimbulkan provokasi ataupun menyerang marwah institusi negara secara tidak berdasar.
“Dalam keadaan tertentu, pemerintah dapat mengambil langkah hukum apabila pernyataan yang disampaikan terbukti melanggar aturan perundang-undangan,” tegasnya.
Ia menilai, sikap pemerintah itu merupakan upaya menjaga keseimbangan antara perlindungan hak warga negara dan kewajiban menjaga stabilitas nasional. Kritik yang datang dari mantan prajurit PTDH sering dipandang lebih sensitif karena keterkaitannya dengan institusi TNI, meskipun secara formal mereka tidak lagi menjadi bagian dari struktur militer.
Pangeran Norman menyebut, pemerintah perlu memperkuat jalur komunikasi publik untuk mencegah munculnya salah tafsir terkait kebijakan pertahanan dan keamanan. Pemerintah diharapkan tetap tegas dalam menindak pelanggaran sekaligus konsisten menjunjung prinsip bahwa kritik yang konstruktif adalah bagian dari dinamika demokrasi.
“Pemerintah harus memastikan bahwa respons terhadap kritik dari eks-prajurit PTDH tetap berada dalam koridor hukum, profesionalitas dan stabilitas hubungan sipil-militer di era pemerintahan Prabowo-Gibran,” tandasnya.
(Soeft/Sky)
