bogorOnline.com CIBINONG –
Gelombang desakan untuk mengusut tuntas dugaan kasus korupsi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bogor terus menguat. Kali ini, Ketua Pimpinan Cabang Generasi Muda Kesatuan Penerus Perjuangan Republik Indonesia (Garuda KPP-RI) Kabupaten Bogor Baihakki mengatakan, sikap keras terkait dugaan manipulasi upah fiktif yang nilainya ditaksir mencapai Rp2,6 miliar.
Pernyataan sikap ini muncul sebagai bentuk respons atas ironi yang terjadi di Kabupaten Bogor, di mana anggaran daerah diduga diselewengkan di tengah carut-marutnya kondisi infrastruktur publik.
Pengkhianatan terhadap Hak Rakyat
Garuda KPP-RI menilai bahwa jika dugaan korupsi ini terbukti benar, hal tersebut bukan lagi sekadar masalah salah urus administrasi, melainkan sebuah bentuk kejahatan anggaran dan pengkhianatan nyata terhadap masyarakat.
”Setiap rupiah yang berasal dari APBD adalah uang rakyat yang diperoleh dari pajak. Tidak ada ruang bagi praktik manipulasi anggaran, upah fiktif, ataupun penyalahgunaan kewenangan,” tegasnya.
PC Garuda juga menyoroti kontrasnya situasi di lapangan. Di saat masyarakat Kabupaten Bogor masih harus berhadapan dengan masalah klasik seperti jalan rusak, drainase buruk, dan ketimpangan pembangunan, anggaran miliaran rupiah justru diduga menjadi bancakan segelintir oknum.
Tuntutan Tegas Garuda KPP-RI
Dalam dokumen pernyataan sikap tersebut, ada tiga poin utama yang menjadi garis besar tuntutan mereka:
Usut Tuntas Tanpa Pandang Bulu: Mendesak aparat penegak hukum (APH) untuk membongkar kasus ini sampai ke akar-akarnya, menangkap aktor intelektual, dan memastikan tidak ada kompromi politik atau upaya pengaburan fakta.
Transparansi Anggaran: Menuntut pembersihan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Bogor agar kembali ke prinsip akuntabilitas dan keterbukaan.
Konsolidasi Gerakan Sipil: Menyerukan kepada elemen mahasiswa, pemuda, dan seluruh lapisan masyarakat Bogor untuk merapatkan barisan guna mengawal kasus ini hingga tuntas.
Di akhir pernyataannya, Garuda KPP-RI Kabupaten Bogor menegaskan, bahwa Kabupaten Bogor tidak boleh menjadi surga yang aman bagi para koruptor. Pihaknya juga berkomitmen akan terus menyuarakan tuntutan ini demi menyelamatkan uang rakyat dan menegakkan keadilan di Bumi Tegar Beriman.(rul)
