BOGORONLINE.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi Basah untuk mengantisipasi potensi cuaca ekstrem selama musim penghujan. Sebanyak 250 personel gabungan dari 14 unsur lintas sektor disiagakan guna memperkuat kesiapsiagaan dan penanganan bencana di wilayah Kota Bogor.
Kesiapan tersebut ditandai melalui Apel Sinergi Lintas Sektor dalam rangka Kesiapsiagaan Menghadapi Risiko Bencana Hidrometeorologi Tahun 2026. Kegiatan yang diinisiasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bogor itu berlangsung di halaman Mako BPBD Kota Bogor, Jumat (6/11/2026).
Apel tersebut melibatkan unsur TNI, Polri, Satpol PP, Dinas Perhubungan, Dinas PUPR, Dinas Pemadam Kebakaran, Dinas Kesehatan, serta sejumlah relawan kebencanaan.
Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin, mengatakan kesiapsiagaan menghadapi bencana harus dilakukan melalui perencanaan jangka panjang dan langkah mitigasi konkret di lapangan.
Untuk jangka panjang, Pemkot Bogor mendorong integrasi peta kawasan rawan bencana ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, termasuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).
“Siapapun kepala daerah kedepannya wajib memetakan titik wilayah mana yang berisiko bencana per titik dan per wilayah secara spesifik di-breakdown dalam RPJMD. Ini komitmen kita jika ingin serius terhadap penanganan kesiapsiagaan bencana,” tegas Jenal.
Sementara itu, untuk langkah jangka pendek, Jenal meminta seluruh perangkat daerah dan masyarakat meningkatkan upaya pencegahan banjir serta tanah longsor. Salah satunya dengan memastikan saluran drainase berfungsi optimal dan tidak tersumbat sampah.
Menurutnya, persoalan drainase yang tidak berfungsi dengan baik masih menjadi salah satu pemicu banjir genangan di sejumlah titik Kota Bogor.
“Bencana jangan ditunggu setelah datang, tapi bagaimana langkah awal memitigasi. Contoh hal sederhana yang sering saya temukan: banjir di Kota Bogor akibat air permukaan tidak masuk ke dalam drainase, seperti di Jalan Sholeh Iskandar, Pajajaran, Empang, dan lain-lain, hanya karena air hujan tidak mengalir ke jaringan akibat sampah menumpuk. Gotong royong melalui Jumat Bersih di tiap kelurahan harus digencarkan kembali,” ujar dia.
Selain memperkuat mitigasi lingkungan, Pemkot Bogor juga meningkatkan kapasitas masyarakat melalui pembentukan Kelurahan Tangguh Bencana (Kelana) dan Kecamatan Tangguh Bencana. Program tersebut diharapkan mampu membangun kesadaran serta kesiapsiagaan masyarakat hingga tingkat wilayah.
Kepala Pelaksana BPBD Kota Bogor, Dimas Tiko Prahadisasongko, menjelaskan bahwa apel lintas sektor tersebut menjadi bagian dari pemeriksaan akhir terhadap kesiapan personel, peralatan, dan logistik penanggulangan bencana.
Pelaksanaan kegiatan mengacu pada Surat Edaran Kepala BNPB Nomor 4 Tahun 2026 serta Surat Edaran Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jawa Barat. Kedua kebijakan tersebut menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor dalam menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi basah periode 2026–2027.
Dimas juga memaparkan sejumlah capaian mitigasi bencana selama Januari hingga Oktober 2026. Di antaranya penyusunan dokumen rencana kontingensi banjir dan gempa bumi, pemasangan sistem peringatan dini atau Early Warning System (EWS) tanah longsor, pengukuhan satuan pendidikan aman bencana, serta pengembangan program Pramuka Tangguh Bencana bersama Kwartir Cabang (Kwarcab) Kota Bogor.
“Apel ini adalah wujud nyata pemandu kesiapsiagaan terpadu dan sinergi tanpa sekat antarinstansi untuk memitigasi serta mengantisipasi potensi ancaman bencana hidrometeorologi basah di wilayah Kota Bogor,” ungkap Dimas.
Tidak hanya berfokus pada kesiapsiagaan dan mitigasi, Pemkot Bogor juga menyiapkan skema penanganan bagi masyarakat yang rumahnya mengalami kerusakan akibat bencana. Salah satunya melalui penyediaan anggaran hunian sementara (Huntara) bagi warga dengan rumah rusak berat atau terdampak langsung bencana.
Jenal menjelaskan, bantuan biaya sewa Huntara diberikan maksimal selama tiga bulan. Setelah itu, warga yang kehilangan tempat tinggal dapat diarahkan untuk menempati rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) milik pemerintah.
Sejumlah alternatif hunian yang disiapkan berada di kawasan Menteng dan Cibuluh, Bogor Utara, yang menurutnya masih memiliki unit kosong.
“Kita punya rusunawa di Menteng dan Cibuluh, Bogor Utara, yang masih kosong. Itu menjadi alternatif solusi yang disediakan pemerintah bagi warga terdampak,” pungkas Jenal.
Apel kesiapsiagaan tersebut ditutup dengan doa bersama sebagai bentuk komitmen seluruh unsur pemerintah, TNI, Polri, dan relawan dalam menghadapi potensi bencana.
Melalui semangat Salus Populi Suprema Lex Esto atau keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi, seluruh unsur lintas sektor diharapkan terus memperkuat koordinasi dan kesiapsiagaan guna mewujudkan Kota Bogor yang tangguh menghadapi ancaman bencana.
