BOGORONLINE.com – Anggota Komisi I DPRD Kota Bogor, Sugeng Teguh Santoso, menanggapi aksi unjuk rasa mahasiswa yang berujung pada vandalisme di kompleks Balai Kota Bogor, Kamis (21/8/2025) sore. Menurutnya, aksi coret-coret yang dilakukan mahasiswa dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) itu sebaiknya tidak disikapi secara reaktif, apalagi sampai dilaporkan ke polisi.
“Gedung Balai Kota tidak mengalami kerusakan, jadi tidak bisa dikategorikan sebagai tindak perusakan. Itu adalah bentuk ekspresi dari rasa frustrasi terhadap kondisi bangsa,” ungkap Sugeng, yang juga Ketua Indonesia Police Watch (IPW) dan politikus dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Jumat (22/8/2025).
Sugeng menambahkan bahwa tindakan mahasiswa tersebut tidak memenuhi unsur pidana karena tidak menimbulkan kerusakan permanen dan coretan pun telah dibersihkan. Ia menilai seharusnya Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, membuka ruang dialog agar kejadian seperti itu bisa dicegah.
“Sikap Kasatpol PP yang membolehkan aksi dilakukan di selasar balai kota sudah tepat. Tapi kalau saat itu wali kota bersedia berdialog, mungkin tidak terjadi aksi vandalisme,” katanya.
Menanggapi pelaporan dugaan perusakan benda cagar budaya yang diajukan Ketua Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Kota Bogor, Taufik Hassunna, ke Polresta Bogor Kota pada Kamis malam, Sugeng meminta agar aparat penegak hukum bersikap bijak dan cermat.
“Saya khawatir jika kasus ini ditangani sebagai pidana, justru akan memicu aksi lanjutan yang lebih besar. Saya mendapat informasi bahwa mahasiswa dari berbagai organisasi telah siap merespons apabila kasus ini diproses hukum,” tegasnya.
Sebelumnya, GMNI menggelar aksi unjuk rasa dengan membawa dua tuntutan utama. Pertama, mendesak Pemkot Bogor bertanggung jawab atas insiden maut di Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) Galuga yang dinilai sebagai bukti kegagalan pemerintah dalam pengelolaan sampah. Kedua, GMNI menyoroti persoalan utang dan tata kelola keuangan di RSUD Kota Bogor yang dinilai amburadul dan perlu diselesaikan secara serius oleh pemerintah kota.
