BOGORONLINE.com – Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Se-Bogor Raya menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Istana Kepresidenan Bogor, Selasa (23/6/2026). Dalam aksi bertajuk “Indonesia Darurat, Bogor Penggugat” itu, ratusan mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan terkait kebijakan pemerintah pusat maupun daerah.
Massa aksi berasal dari berbagai perguruan tinggi di wilayah Bogor, di antaranya Institut Agama Islam Tazkia, Universitas Ibn Khaldun Bogor (UIKA), Universitas Bina Sarana Informatika (UBSI), serta Universitas Nusa Bangsa (UNB).
Koordinator Aliansi BEM Se-Bogor Raya, Indra Mahfuzhi, mengatakan aksi tersebut dilakukan berdasarkan hasil kajian mahasiswa terhadap sejumlah persoalan nasional dan daerah yang dinilai perlu mendapat perhatian serius pemerintah.
Menurut Indra, pihaknya membuka ruang komunikasi dengan pemerintah daerah maupun DPRD Kota Bogor sebagai representasi masyarakat agar dapat menerima aspirasi mahasiswa dan turut mengawal penyelesaiannya hingga tingkat pemerintah pusat.
“Kami mau mereka berkomitmen untuk mengawal (aspirasi ini). Begitu pula dengan pemerintah eksekutif selaku perpanjangan tangan pemerintah pusat, agar bisa mengawal ini sampai ke meja Presiden hingga pada implementasinya,” ujar Indra saat ditemui di lokasi aksi.
Salah satu isu utama yang disampaikan mahasiswa dalam aksi tersebut yakni terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Aliansi BEM Se-Bogor Raya meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola program tersebut, terutama mengenai sumber anggaran yang digunakan.
Indra menilai anggaran MBG tidak seharusnya mengambil porsi dari sektor pendidikan maupun kesehatan yang telah memiliki amanat konstitusi tersendiri.
“Alokasi anggaran MBG harus dikeluarkan dari pos dana pendidikan dan sarana kesehatan. Kita tahu bersama, 20 persen alokasi APBN itu harusnya murni untuk pendidikan, tidak dicampur untuk program-program lainnya,” tegasnya.
Selain MBG, mahasiswa juga menyoroti persoalan stabilitas harga bahan bakar minyak (BBM) dan kebutuhan pokok masyarakat. Mereka meminta pemerintah menjaga kestabilan harga dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan geopolitik global.
“Kami paham situasi kondisi geopolitik internasional. Karena itu, kami tidak menuntut untuk menurunkan harga BBM secara asal, melainkan kami mau pemerintah berkomitmen agar harga bahan pokok nasional dan BBM itu stabil,” kata Indra.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa juga mendesak percepatan pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset sebagai bagian dari upaya memperkuat pemberantasan tindak pidana korupsi.
“Kami mendesak pemerintah untuk segera mengkaji, membahas, serta mengesahkan RUU Perampasan Aset. Kami curiga kalau DPR tidak berani membahasnya, jangan-jangan mereka yang korupsi hari ini. Kami ingin ini segera masuk Prolegnas agar dituntaskan,” ujar Indra.
Di tingkat daerah, Aliansi BEM Se-Bogor Raya turut meminta pemerintah memperkuat pemberantasan mafia tanah yang dinilai masih menjadi persoalan dalam konflik agraria serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.
Adapun tujuh tuntutan utama Aliansi BEM Se-Bogor Raya dalam aksi tersebut meliputi:
- Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan menghentikan sementara pelaksanaannya hingga tata kelola diperbaiki.
- Mengembalikan fungsi anggaran sesuai amanat konstitusi dengan memastikan dana MBG tidak mengambil alokasi pendidikan maupun kesehatan.
- Menjaga stabilitas harga BBM dan kebutuhan pokok nasional agar tidak semakin membebani masyarakat.
- Mendorong pemerintahan yang bersih melalui pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), penerapan sistem merit, serta penghentian kebijakan yang merugikan publik.
- Melakukan reformasi regulasi politik dengan melibatkan partisipasi masyarakat secara bermakna (meaningful participation).
- Segera mengesahkan RUU Perampasan Aset sebagai bentuk keseriusan negara dalam pemberantasan korupsi.
- Menuntaskan konflik agraria dan memberantas mafia tanah untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat pemilik tanah yang sah.
Selain menyampaikan aspirasi, aksi mahasiswa juga berlangsung dengan nuansa humanis. Massa memberikan setangkai bunga kepada sejumlah pejabat dan unsur pimpinan daerah yang hadir, di antaranya Wakil Wali Kota Bogor Kirana Mutaqin, pimpinan DPRD Kota Bogor, Kapolresta Bogor Kota, serta Dandim 0606.
Aksi tersebut mendapat pengamanan dari aparat gabungan. Mahasiswa memastikan akan terus mengawal tujuh tuntutan yang telah disampaikan hingga pemerintah memberikan respons dan langkah konkret.
