BOGORONLINE.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor menerima aspirasi yang disampaikan Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Se-Bogorraya dalam aksi unjuk rasa di kawasan Istana Kepresidenan Bogor, Selasa (23/6/2026).
Ketua DPRD Kota Bogor Adityawarman Adil bersama Wakil Ketua II DPRD Kota Bogor Zenal Abidin hadir menemui perwakilan mahasiswa. Pertemuan tersebut dilakukan untuk mendengarkan langsung sejumlah tuntutan yang disampaikan terkait berbagai persoalan kebijakan publik.
Adityawarman mengapresiasi aksi mahasiswa yang berlangsung tertib dan kondusif. Menurutnya, penyampaian kritik dan evaluasi dari kelompok mahasiswa merupakan bagian dari proses demokrasi yang perlu dihargai.
“Alhamdulillah, aksi berjalan kondusif. Kami menghargai setiap pendapat yang disampaikan oleh rekan-rekan mahasiswa. Apa yang tadi diaspirasikan sudah kami terima dengan baik,” ujar Adityawarman Adil.
Ia menjelaskan, sebagian besar tuntutan yang disampaikan Aliansi BEM Se-Bogorraya berkaitan dengan kebijakan tingkat nasional. Karena itu, kewenangan penyelesaiannya berada pada pemerintah pusat, bukan pemerintah daerah.
Meski demikian, DPRD Kota Bogor memastikan akan membantu menyampaikan aspirasi tersebut kepada lembaga yang memiliki kewenangan di tingkat pusat.
Wakil Ketua II DPRD Kota Bogor Zenal Abidin mengatakan, pihaknya akan menjadi penghubung agar tuntutan mahasiswa dapat diteruskan kepada DPR RI.
“Tentu sebagian besar tuntutan ini adalah kewenangan pusat, bukan kewenangan daerah. Langkah yang bisa kami lakukan adalah mengantarkan dan menyampaikan aspirasi yang sudah kami terima ini ke lembaga yang berwenang, dalam hal ini ke DPR RI,” jelas Zenal.
Sementara itu, Pemkot Bogor menyatakan siap mengawal aspirasi mahasiswa dengan menyampaikan rekomendasi kepada pemerintah pusat. Rekomendasi tersebut nantinya akan ditujukan kepada kementerian terkait hingga Presiden.
Masukan yang akan diteruskan mencakup berbagai isu, mulai dari evaluasi program pemerintah, tata kelola kebijakan daerah, hingga persoalan nasional seperti stabilitas harga bahan pokok.
“Tadi dari pihak perwakilan Wali Kota juga menyampaikan akan merekomendasikan hal tersebut ke pusat. Kami akan melakukan semacam tindak lanjut bersama untuk memastikan suara dari Bogor ini sampai ke atas,” tambah Zenal.
Dalam aksi tersebut, Aliansi BEM Se-Bogorraya menyerahkan tujuh poin tuntutan yang menjadi dasar aspirasi mereka, yaitu:
- Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
Mahasiswa meminta penghentian sementara Program MBG untuk dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola dan pelaksanaannya. - Penyesuaian Alokasi Anggaran MBG
Aliansi mahasiswa menyoroti penggunaan anggaran MBG agar tidak mengambil porsi dari sektor pendidikan dan kesehatan serta tetap sesuai amanat konstitusi. - Stabilitas Harga Kebutuhan Pokok
Pemerintah didorong untuk menjaga kestabilan harga bahan pokok dan bahan bakar minyak (BBM) yang berdampak langsung terhadap masyarakat. - Mewujudkan Pemerintahan Bersih dan Berintegritas
Tuntutan ini mencakup pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), penguatan sistem meritokrasi, serta penghentian kebijakan yang dinilai merugikan kepentingan publik. - Reformasi Regulasi Politik
Mahasiswa meminta adanya evaluasi dan pembahasan ulang regulasi politik dengan melibatkan partisipasi masyarakat secara bermakna. - Pengesahan RUU Perampasan Aset
Pemerintah dan DPR RI didorong segera mengesahkan RUU Perampasan Aset sebagai langkah memperkuat pemberantasan korupsi. - Penyelesaian Konflik Agraria dan Mafia Tanah
Pemerintah diminta menuntaskan persoalan agraria, memberantas praktik mafia tanah, serta memberikan kepastian hukum terhadap hak masyarakat.
DPRD dan Pemkot Bogor memastikan aspirasi tersebut akan dikawal dan diteruskan melalui jalur resmi ke pemerintah pusat sebagai bentuk komitmen dalam menyerap suara masyarakat.
