bogoronline.com, Cibinong – Pemerintah Kabupaten Bogor dinilai tidak punya konsep yang jelas terkait bagaimana jalannya bisnis yang ditangani Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Sebagai pemegang saham, Bupati Bogor juga dinilai tidak punya rencana yang jelas mau diapakan BUMD yang ada ditengah kompetisi usaha yang semakin berat.
“pendirian BUMD juga terkesan lebih mengedepankan asumsi, tidak bicara strategis usaha, makanya sangat sedikit sekali terjadi diskusi (partisipasi publik) dalam pembentukan BUMD,” ujar, panelis diskusi outlook 2017, peran dan kontribusi BUMD dalam meningkatkan PAD Kabupaten Bogor, di Lobby utama Gedung DPRD Kabupaten Bogor, Senin (19/12).
Irwan yang juga tim perumus perencanaan wilayah Propinsi Jawa Barat, mencontohkan, di Jabar, Bidang Ekbang yang mewakili Pemprop Jabar selaku pemegang saham, selalu meminta detail bisnis plan dan mendiskusikannya secara serius dengan direksi BUMD. Dengan cara demikian, kata dia, BUMD juga menjalankan bisnis berdasarkan kemauan owner. “kalau di Kabupaten Bogor ini, visinya tidak jelas,” kata Irwan.
Ia juga menyayangkan ketidakhadiran Asisten Daerah Bidang Ekbang Kabupaten Bogor diacara diskusi tersebut.
Diskusi yang digelar oleh Komisi II DPRD Kabupaten Bogor dihadiri Dirut PD Pasar Tohaga, Romli Eko Wahyudi, Dirut PT Prayoga Pertambangan dan Energi, Radjab Tampubolon perwakilan dari PDAM Tirta Kahuripan. Direksi PT Sayaga Wisata tidak ada satupun yang hadir dan juga tidak mengutus perwakilan.
Ketua Kelompok Wartawan DPRD Kabupaten Bogor, Aldi Supriyadi menyayangkan ketidakhadiran Asisten Ekbang. “yang mengundang ini kan DPRD ya harusnya mereka menghormati, apalagi yang yang didiskusikan ini kan untuk mengurai masalah yang dihadapi BUMD, jangan hanya hanya mau minta penyertaan modal baru mau datang,” ketusnya (ful)
