BOGORONLINE.com, TANJUNGSARI – Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) Antajaya, Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor, prioritaskan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan. Selain itu, ketersediaan pos pelayanan terpadu (Posyandu) di setiap RT, juga muncul dalam pembahasan.
Musrenbangdes yang digelar Kamis (3/9) kemarin, dihadiri Sekcam Tanjungsari Yayan Hardiyana, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda, selain infrastruktur, juga memunculkan ketersediaan air menghadapi musim kemarau. Sarana dan prasarana penanggulangan bencana kekeringan sangat mendesak dan akan menjadi prioritas pula.
Kepala Desa (Kades) Antajaya Andi Pamungkas mengatakan, semua usulan dalam musrenbangdes yang berpihak kepada masyarakat tahun anggaran 2021 akan dikawal terus. Pasalnya, infrastruktur di wilayahnya belum merata. Sehingga, perlu pemerataan agar seluruh masyarakat Antajaya bisa menikmati.
“Sangat dimaklumi, anggaran tahun 2020, tersedot penanganan penanggulangan wabah Coronavirus Disease 2019 (Covid 19). Saya beserta staf dan seluruh warga desa Antajaya akan terus mengupayakan pembangunan di semua sektor,” kata Andi Pamungkas melalui sambungan telephon cellularnya, Sabtu (5/9).
Lanjut dia, dengan kondisi sekarang, prioritas pembangunan infrastruktur yang tertunda tahun 2020, kembali difokuskan di tahun 2021. Diantaranya, jalan lingkar Antajaya – Buanajaya. Akses jalan itu menurut Andi dapat memudahkan warga yang akan berkunjung ke Buanajaya.
Selain itu, untuk mempersiapkan generasi muda yang tangguh, pihaknya juga berencana membangun posyandu di setiap wilayah. Dengsn banhunan itu diharapkan mempermudah pelayanan bagi balita dan ibu agar selalu kuat dan sehat.
“Saya beserta staf, unsur RT/RW dan warga Desa Antajaya akan selalu berjuang demi kemajuan bersama. Saya yakin warga menginginkan wilayahnya maju seperti desa lain,”
Sementara itu kata Andi, Muspika Kecamatan Tanjungsari mengatakan hasil musrenbangdes cukup memuaskan. Terutama, usulan warga untuk memeperhatikan ketersediaan air, baik untuk kepentingan rumah tangga maupun kepentingan pertanian.
“Muspika hanya mengetahui intinya. Adapun nanti seperti apa realisasinya, itu kewenangan pemerintah desa. Kalau kelanjutan terkait air bersih dan irigasi saya kira itu harus ada sinergi dengan intansi terkait untuk membahas,” kata Hendrayana seperti ditirukan sang Kades Andi Pamungkas. (soeft)
